KPU: Surat Suara Baru Dicetak Pertengahan Bulan Ini

KPU Bantah kabar berita atau hoaks, yang menyebutkan ada tujuh kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos berasal dari Cina.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 03 Jan 2019 14:18 WIB

Author

Farid Hidayat

KPU: Surat Suara Baru Dicetak Pertengahan Bulan Ini

Ilustrasi surat suara. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah kabar bohong atau hoaks, yang menyebutkan ada tujuh kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos berasal dari Cina.

Anggota KPU RI, Pramono Ubaid menegaskan, belum mencetak surat suara untuk Pemilihan Presiden 2019. Surat suara baru akan dicetak pada pertengahan Januari 2019.

Ia mengatakan, saat ini pencetakan surat suara sedang dalam proses lelang. Lelang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)  sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk proses lelang.

Pelibatan LKPP agar tidak terjadi mark up, tidak ada kelebihan kebutuhan, sehingga semua berjalan efektif efisien.

"Nanti pada 7 Januari, akan ditandatangani kontrak payung antara LKPP dan pemenang lelang nya. Setelah itu ditandatangani, selanjutnya kami akan lanjut kontrak antara KPU dengan penyedia atau produsen," katanya ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (2/1/2018).

Pramono melanjutkan, KPU menargetkan pada 17 Maret 2019, surat suara telah sampai di semua kabupaten/kota di Indonesia.

"Target kita itu pokoknya 17 Maret sudah sampai semua di kabupaten/kota. Nah, nanti 17 Maret sampai 17 April atau selama satu bulan, itu akan digunakan untuk menyortir, melipat atau mengepak di kabupaten/kota. Dilanjutkan distribusi sampai tingkat TPS. Itu waktunya sangat memadai. Karena sudah kami perhitungkan dibandingkan 2014 dulu itu waktunya udah lebih longgar," ujarnya.

KPU akan mencetak surat suara sebanyak 938.879.651 lembar dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp872 miliar. Sedangan KPU menyiapkan anggaran sebesar Rp939 miliar.

"Rencana kontrak sementara ini Rp604 Miliar dan kemudian KPU melakukan efisien dari HPS kira-kira 30,7 persen sebesar Rp267 Miliar," pungkasnya.

Tindak penyebar hoaks

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Mabes Polri melakukan tindakan hukum, terhadap penyebar isu adanya tujuh kontainer yang mengangkut surat suara tercoblos di Tanjung Priok.

Permintaan itu dia sampaikan secara langsung kepada Kabareskrim di kantor Bareskrim, Jakarta, Kamis (3/1/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo juga menyampaikan dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum yang hendak melaporkan masalah tersebut ke Bareskrim.

Menurutnya, isu tujuh kontainer pengangkut surat suara tercoblos itu memang harus diproses secara hukum.

"Sebagai mendagri, saya mendukung penuh upaya KPU yang nanti siang akan melaporkan kepada Kabareskrim meminta untuk diusut tuntas, dicari siapa orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan isu yang berkaitan dengan tujuh kontainer itu," kataTjahjo.

Ia juga meminta Bareskrim mengusut tuntas isu yang dia sebut hoaks itu.

Tjahjo berharap Bareskrim bisa menangkap penyebar isu tersebut, karena penyebaran isu itu adalah racun demokrasi.

Semua, isu tujuh kontainer pengangkut surat suara tercoblos ini beredar melalui grup di aplikasi perpesanan WhatsApp.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief kemudian mempublikasi isu tersebut melalui akun Twitternya, @AndiArief_, namun cuitan dari Andi Arief itu kini sudah dihapus. 


Baca juga:


Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Pekan Diplomasi Iklim

Pekan Diplomasi Iklim

Kabar Baru Jam 18