BNPB: Kerugian Akibat Bencana Capai Rp100 Triliun

"10,2 juta masyarakat Indonesia dan terdampak karena bencana dan 319.527 unit rumah rusak. Kerugian ekonomi belum kita hitung. Tapi kalau kita melihat bencana baik bencana kecil maupun besar, "

BERITA , NASIONAL

Selasa, 01 Jan 2019 12:48 WIB

Author

Astri Septiani

BNPB: Kerugian Akibat Bencana Capai Rp100 Triliun

Reruntuhan rumah yang rusak diterjang tsunami di Dusun Tiga Regahan Lada, Pulau Sebesi, Lampung Selatan. (Foto: Antara/Adam Bariq)

KBR, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana (BNPB)  mencatat kerugian akibat bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang 2018 senilai Rp100 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebut, sekitar 2.500 bencana terjadi di Indonesia sepanjang Tahun 2018.

"10,2 juta masyarakat Indonesia dan terdampak karena bencana dan 319.527 unit rumah rusak. Kerugian ekonomi belum kita hitung. Tapi kalau kita melihat bencana baik bencana kecil maupun besar, perkiraan kita lebih dari Rp100 triliun kerugian ekonomi yang ditimbulkan baik oleh kerusakan bencana maupun dampak ekonomi kerugiannya," kata Sutopo, di Jakarta, Selasa (1/1/19)

Sutopo mengatakan, Tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah korban meninggal terbanyak sejak 2007. Hingga 30 Desember kemarin ada 3.349 orang meninggal dunia akibat bencana sepanjang 2018.

"Bencana di 2018 didominasi oleh bencana banjir, longsor dan puting beliung," tambahnya.

Sebelumnya, BNPB mencatat, ada penambahan jumlah korban akibat tsunami yang melanda Selat Sunda pekan lalu.

Baca: Korban Tsunami Selat Sunda Bertambah, 9 Belum Teridentifikasi

Jumlah korban meninggal dunia karena bencana tersebut mencapai 437 orang dan dari 437 orang tersebut, 9 di antaranya belum teridentifikasi.

"Total  korban 437 orang meninggal dunia. Dimana 428 orang jenazah yang sudah dimakamkan, sudah teridentifikasi sedangkan 9 jenazah belum teridentifikasi," kata Sutopo.

BNPB juga menyatakan masa tanggap darurat di Lampung Selatan, dampak dari tsunami yang terjadi di Selat Sunda diperpanjang hingga 5 Januari mendatang. Perpanjangan masa tanggap darurat tersebut karena masih banyak korban dan kerusakan yang harus segera ditangani.

"Masa tanggap darurat di lampung selatan diperpanjang 1 minggu karena berakhir kemarin 29 des 2018, mengingat masih banyak korban, masih ada korban yang hilang, kemudian kerusakan, dan pengungsi juga masih bertambah. Maka bupati lampung selatan telah menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat terhitung 30 desember 2018 sampai dengan 5 januari 2019," kata Sutopo.

Sutopo Purwo  menambahkan, untuk Pandeglang dan Serang telah ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari dari 22 Desember 2018 hingga 4 januari 2019.

Sementara Gubernur Banten, lanjutnya, juga telah menetapkan masa tanggap darurat Banten selama 14 hari terhitung dari 27 Desember hingga 9 Januari 2019.

"Masa tanggap darurat sangat  diperlukan untuk kemudahan akses bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat  menangani korban dan dampak bencana selat Sunda tersebut. Akses yang itu adalah penambahan personel, pemberian peralatan, bantuan logistik, hingga tunjangan keuangan baik dari APBN ataupun APBD.

Selain 437 korban jiwa, BNPB juga mencatat sebanyak 14.059 orang mengalami luka-luka, 16 orang hilang, dan masyarakat yang mengungsi sebanyak 33.721 orang, serta kabupaten terdampak, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran.

Baca juga:


Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.