Share This

Tiga Kali Mangkir, Bawaslu Jatim Minta La Nyalla Kooperatif

"Karena kan kami hanya mendengar saja. Makanya kan kami mengundang Pak Nyalla untuk klarifikasi. Tapi, yang bersangkutan kan juga tidak pernah hadir. Hari ini pun begitu," kata Aang Kunaifi.

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 19 Jan 2018 15:28 WIB

Tiga Kali Mangkir, Bawaslu Jatim Minta La Nyalla Kooperatif

Ketua KADIN Jawa Timur La Nyalla Mattalitti ketika mencari dukungan untuk Pilkada Jawa Timur, di Bondowoso, Minggu (23/7/2017). (Foto: KBR/Friska Kalia)

KBR, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur meminta kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti bersikap kooperatif dan bersedia menjelaskan dugaan mahar politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. 

La Nyalla hari ini kembali mangkir dari panggilan ketiga yang dilayangkan Bawaslu Jawa Timur. 

"Kerjasama antara semua pihak sangat kami harapkan. Apalagi itu sudah disampaikan ke publik dan harus dibuktikan," kata anggota Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi, di Surabaya, Jumat (19/1/2018).

Aang Kunaifi mengatakan Bawaslu akan segera menentukan langkah selanjutnya untuk menyikapi kasus itu. Kesimpulan akan diambil Bawaslu Jawa Timur setelah berkoordinasi dengan Bawaslu RI. 

"Karena kan kami hanya mendengar saja. Makanya kan kami mengundang Pak Nyalla untuk klarifikasi. Tapi, yang bersangkutan kan juga tidak pernah hadir. Hari ini pun begitu," kata Aang.

Baca juga:

Untuk membuktikan adanya pelanggaran mahar politik pada Pilkada Jawa Timur, kata Aang, Bawaslu membutuhkan sedikitnya dua alat bukti. 

"Rekaman percakapan telepon yang kabarnya dimiliki La Nyalla kan, berdasarkan putusan MK beberapa waktu yang lalu, kalau ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lainnya tidak dapat dijadikan alat bukti," jelas Aang lebih lanjut.

Menurut Aang, kasus itu juga mendapat perhatian dari Bawaslu RI. Pada Kamis (18/1/2018), kata Aang, ada perwakilan dari Divisi Hukum dari Bawaslu RI yang datang ke Surabaya untuk mengetahui perkembangan kasus itu.

"Tapi pada prinsipnya kami semua menunggu hari Jumat ini. Termasuk kemungkinan untuk membuka investigasi lebih lanjut. Semuanya harus dikoordinasikan dengan Bawaslu RI terlebih dahulu," kata Aang Kunaifi.

Setelah dua kali mangkir dari panggilan, Bawaslu Jawa Timur sudah melayangkan panggilan ketiga kepada La Nyalla Mattalitti untuk memberikan keterangan pada Jumat, 19 Januari 2018 pukul 14.00 WIB. Namun, hingga jam yang ditentukan, La Nyalla tidak hadir.

Pada panggilan pertama, La Nyalla hanya mengirim surat melalui Heru Pramono, anak buahnya di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. Sedangkan, pada panggilan berikutnya La Nyalla tidak hadir tanpa ada keterangan. 

Ketika dihubungi melalui layanan WhatsApp, La Nyalla tidak kunjung memberikan jawaban.

Anggota Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi berharap La Nyalla mengklarifikasi isu mahar politik agar tidak terus berkembang liar, dan merugikan parpol tertentu.

"Kalau sampai dibiarkan, kami khawatir ada pihak yang dirugikan. Sebab, pernyataan pak Nyalla di pemberitaan itu menyebut nama partai," kata Aang. 

Isu mahar politik mencuat ketika La Nyalla Mattalitti menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis pekan lalu. Ia mengaku diminta uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapat rekomendasi pencalonan sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.