Share This

Pilkada Serentak, Kapolri Yakin Berlangsung Aman

"Potensi kerawanan Pilkada ini sebetulnya tidak terlalu tinggi,"

BERITA , NASIONAL

Rabu, 24 Jan 2018 11:16 WIB

Author

Winna Wijaya

Pilkada Serentak, Kapolri Yakin Berlangsung Aman

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian yakin Pilkada 2018 bakal berjalan aman. Dia beralasan, Pilkada sudah berkali-kali dilaksanakan di Indonesia.

"Khusus masalah Pilkada, kesimpulan utama kita, bahwa potensi kerawanan Pilkada ini sebetulnya tidak terlalu tinggi, kenapa? Karena kita sudah sering mengalami Pilkada. Di tahun 2015 aja ada 200 lebih Pilkada berlangsung aman. Tahun lalu 101, juga aman," ujar Tito di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/01).

Tito  meyakini Pilkada tak akan diwarnai SARA.

"Karena yang pertama, tidak banyak partai-partai oposisi mengusung calon yang sama jadi terjadi crossing. Ada beberapa antara partai oposisi dan pemerintah yang calonnya berbeda, artinya latar belakangnya tidak bisa dieksploitasi masalah agama dan lain-lain seperti di Jawa Barat," kata Tito.

Tito   menegaskan   Polri dan TNI  akan berada di posisi netral.

"Ini saya instruksikan kepada seluruh jajaran Polri netral, ini perintah dari Bapak Presiden yang menyatakan TNI-Polri harus netral. Sekali TNI Polri netral dipercaya publik, kalau sudah dapat kepercayaan publik, kita bakal diberi legitimasi untuk bertindak," ungkapnya. 


Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.