Share This

Pengamanan Pilkada Serentak, Polri Minta Daerah Sediakan Anggaran Memadai

"Jangan terlalu sedikitlah minimal mendekati"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 18 Jan 2018 11:33 WIB

Ilustrasi

KBR,Jakarta- Kepolisian Indonesia meminta  anggaran daerah untuk pengamanan Pilkada tak minim.  Juru bicara Polri, Muhammad Iqbal mengatakan jika kurang akan menggunakan anggaran cadangan dengan izin Kapolri.

"Polri tentunya akan berharap bahwa jangan terlalu sedikitlah minimal mendekati tapi kitakan bukan organisasi budget oriented. Ada  jalan lain kita akan lapor ke Polda nanti Polda lapor ke Mabes akan menggunakan dana-dana yang ada slot dana yang ada di Mabes Polri nanti assesment-nya perencanaan Kapolri yang akan mengurus," ujar Iqbal kepada KBR, di kantornya Kamis, (18/01/2018).

Ia juga mengatakan tidak akan berpengaruh pada kinerja kepolisian apabila nantinya daerah mengalami kekurangan dana. Kata dia Polri menjamin berlangsungnya keamanan pelaksanaan Pilkada di manapun.

Kata  Iqbal tidak semua Pemda memiliki anggaran yang besar. Kepolisian akan mengajukan permohonan keuangan sesuai dengan situasi, daerah dan dana yang mungkin dimiliki Pemda.

"Kita lihat potensi kerawanan seiring dengan pola yang dilakukan Kapolda atau Kapolres. Nanti akan di mix dengan kekuatan anggaran Pemda itu sendiri, jadi tidak memberikan." Ujar Iqbal.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tito Karnavian juga telah bertemu dengan Menteri Dalam negeri, Tjahjo Kumolo untuk membicarakan hal tersebut. Dari 171 daerah yang akan mengikuti ajang pilkada anggaran dana bantuan polri baru terealisasikan sebesar 60 persen. Tito meminta agar menteri Tjahjo bisa mendorong daerah untuk segera merealisasikan semua anggaran keamanan.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.