Share This

Kapolri Pertimbangkan Larang Anggota Polisi Berfoto dengan Calon Peserta Pilkada

Kapolri mengatakan aturan itu mungkin juga akan diterapkan pada anggota Polri untuk menjaga netralitas mereka terhadap calon yang berasal dari instansi Polri.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 09 Jan 2018 18:49 WIB

Kapolri Pertimbangkan Larang Anggota Polisi Berfoto dengan Calon Peserta Pilkada

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kapolri Tito Karnavian bakal mempertimbangkan untuk mengikuti aturan yang diterapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Asman Abrur. 

Menteri PAN-RB Asman Abnur melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berfoto dengan calon peserta Pilkada 2018 dan mengunggah ke media sosial. Larangan itu untuk menjaga netralitas aparatur dan mencegah kampanye hitam.

Kapolri mengatakan aturan itu mungkin juga akan diterapkan pada anggota Polri untuk menjaga netralitas mereka terhadap calon yang berasal dari instansi Polri. 

"Saya belum baca aturannya, saya akan baca dulu. Ini bagus menurut saya, saya pikir Polri akan membuat aturan yang sama supaya netralitasnya jelas juga," kata Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Di tempat lain, Juru bicara Mabes Polri, Muhammad Iqbal mengatakan Polri belum mengeluarkan aturan terkait larangan berfoto bersama para calon peserta Pilkada. Iqbal mengatakan aturan Kementerian PAN-RB itu baru mendapat perhatian saja dari Polri dan belum ada tindak lanjut.

"Saya baru tahu tentang itu. Tapi prinsipnya Polri akan melakukan proses penegakan aturan, apabila melanggar kode etik profesi kepolisian. Itu saja. Kalau nanti ada terindikasi anggota Polri berpihak ke satu kontestan, kami akan tegakan aturan itu," kata Iqbal. 

Iqbal menambahkan untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam jelang pilkada, Polri sudah melakukan langkah antisipasi dengan membentuk Satgas Pemantau. Iqbal mengatakan hal tersebut sudah cukup untuk mengawasi jalannya pemilu mendatang.

"Kami sudah ada beberapa divisi yang secara sturktural ada pada organisasi polri. Itu juga melakukan pengawasan. Ada Satgas Money Politik, Satgas Anti Sara. Ini adalah komitemen kami agar indonesia kuat, walaupun ada pesta demorkasi. Kita sesama anak bangsa harus menjaga keutuhan dan kesatuan," kata Iqbal. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.