Pertamina Tak Hanya Cari Untung, Tapi Juga Harus Melayani Publik

"KBR68H, Jakarta - Pertamina kemarin akhirnya menurunkan harga kenaikan LPG. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengklaim PT Pertamina dipastikan akan rugi Rp 6,5 trilliun tahun ini."

KBR68H, Jakarta - Pertamina kemarin akhirnya menurunkan harga kenaikan LPG. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengklaim PT Pertamina dipastikan akan rugi Rp 6,5 trilliun tahun ini. Hal itu disebabkan kebijakan pemegang saham yang menurunkan besaran kenaikan harga LPG 12 kg dari sebelumnya naik Rp 3.900-an per kg, menjadi hanya Rp 1.000 kg.

Meski harga elpiji 12 kg sudah diturunkan, namun harga-harga di pasar sudah terlanjur naik. Bagaimana cara menurunkan harga-harag yang sudah naik? Simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Rumondang Nainggolan dengan Pakar Ekonomi LIPI, Latif Adam dalam program Sarapan Pagi

Elpiji sempat naik lalu mulai tengah malam tadi efektif diturunkan lagi, dampaknya adalah harga-harga barang sudah terlanjur naik. Adakah mekanisme untuk kemudian mengerek turun harga-harga yang sudah terlanjut naik ini?

Ini berkenaan dengan ekspektasi masyarakat. Mungkin mereka juga suatu saat akan menduga bahwa harga elpiji sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, ini yang disebut sebagai impression overhang. Menurut saya agak sulit para pedagang, para pengusaha yang sudah menyesuaikan harga karena mengantisipasi kenaikan harga sebelumnya kemudian ada pembatalan menurut saya agak sulit harga yang sudah terlanjur naik itu akan turun kembali.

Jadi sama sekali itu tidak berdampak?

Menurut saya iya. Karena ini isunya sudah diketahui publik bahwa Pertamina mengalami kerugian dan secara korporat seharusnya Pertamina menaikkan harga elpiji. Masyarakat saya yakin yang tahu informasi itu sudah menduga bahwa suatu saat elpiji akan dinaikkan sesuai dengan harga yang ditetapkan sebelumnya sebesar 68 persen. Ini ekspektasi masyarakat, sehingga mereka istilahnya mencuri start dengan menaikkan harga. Sekarang ada pembatalan mengenai ini masyarakat sudah terlanjur mempunyai ekspektasi mengenai kenaikan harga sesuai dengan harga sebelumnya, maka mereka kemungkinan menaikkan harga barang dan jasa yang mereka kelola. Belum pernah ada dalam perjalanan perekonomian kita ketika harga naik itu turun kembali itu sangat sulit, kecuali barang-barang yang secara administrasi diatur oleh pemerintah. Tetapi kalau berdasarkan mekanisme pasar maka agak sulit untuk melakukan penurunan harga. Kedua justru menurut saya ini merusak citra dari pemerintah itu sendiri, masalahnya  kemudian dipandang oleh masyarakat boleh jadi dipersepsikan oleh masyarakat mengenai kredibilitas pemerintah bagaimana mengamankan atau kebijakan Pertamina untuk menaikkan harga kemudian dibatalkan. Ini berkenaan dengan reputasi yang dipandang oleh para pengusaha itu pemerintah tidak mempunyai komitmen yang jelas. Seharusnya ini dibicarakan sebelum diketahui publik, kalau sekarang menurut saya agak sulit. Paling tidak kemungkinan harga tidak akan turun, kemudian juga justru di sisi lain akan merusak citra pemerintah yang tidak memiliki komitmen yang jelas. 

Dalam kasus ini berarti kerugian harus ditanggung oleh Pertamina karena tetap merugi secara korporat lalu juga oleh masyarakat karena harga-harga terlanjur naik ya?

Iya. Jadi ujung-ujunya konsumen yang tetap dirugikan karena para produsennya sendiri yang menggunakan elpiji pasti akan membebankan kenaikan itu kepada konsumen, masyarakat.

Selalu pemerintah punya resep operasi pasar ketika beberapa harga komoditi itu naik, apakah bisa diterapkan juga dalam kasus seperti itu?

Agak sulit. Karena kita tahu bahwa stok yang dimiliki oleh pemerintah katakanlah misalkan digunakan oleh para pengusaha untuk memproduksi roti, ini berkenaan dengan gandum, seberapa besar pemerintah memiliki stok gandum itu menjadi pertanyaan besar. Sehingga boleh jadi pemerintah mengatakan oke kita akan melakukan operasi pasar tapi menurut saya masyarakat sudah mengetahui bahwa pemerintah tidak bisa mengontrol kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh mekanisme pasar, karena kelemahan sendiri. Karena pemerintah tidak memiliki stok gandum yang cukup, kedelai yang cukup, mungkin persediaan beras juga tidak cukup. Sehingga menurut saya sulit untuk memberikan kepercayaan atau mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mampu mengendalikan harga. Karena memang manajemen stok kita untuk barang-barang tidak terlalu bagus, Bulog menjadi macan ompong untuk melakukan stabilisasi harga pada beberapa komoditas penting dan sebagainya. Agak sulit masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pemerintah akan mampu melakukan stabilisasi pasar melalui kebijakan operasi pasar terbuka itu.

Kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat memang mendapatkan dampak positif dari penurunan harga elpiji ini?

Pertama menurut saya pelajaran yang sangat berharga dimana komunikasi antara Pertamina sebagai BUMN yang tidak hanya memiliki motivasi mencari untung tetapi juga memiliki kewajiban melakukan PSO (Public Service Obligation). Itu harus dibangun secara solid, ini menurut saya tidak benar juga beberapa hari ini kita disibukkan saling lempar tanggung jawab. Jadi Pertamina menganggap bahwa isu kenaikan ini sudah clear karena temuan BPK Pertamina mengalami kerugian, tetapi pemerintah mengelak dengan mengatakan bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Pertamina tidak dikomunikasikan dulu kepada mereka. Ini sesuatu hal yang lucu karena bukan saja status Pertamina sebagai BUMN tetapi juga dimana pemerintah memiliki peran sebagai owner juga. Tetapi lucu juga kalau pemerintah tidak tahu seperti yang diketahui publik pemerintah menunjukkan kesan mereka tidak tahu menahu tetapi menurut saya ini hal yang lucu. Di masa yang akan datang harusnya ini tidak perlu terjadi lagi atau boleh jadi kalau kita melihat kejadian pada saat mau pemilu BBM naik kemudian diturunkan lagi. Apakah partai pemerintah yang berkuasa saat ini juga mempercayai pola keberhasilan pada saat itu akan kembali bisa direplikasi pada kasus elpiji kita tidak tahu masalah ini. Tetapi menurut saya muatan politis dari kebijakan elpiji ini sangat besar, dimana mungkin di satu sisi ada pihak-pihak yang ingin memberikan kesan kepada masyarakat sebagai pahlawan mungkin ini polanya yang mau diulang kembali. Tetapi kalau dari sisi ekonomi menurut saya agak sulit karena ini berkenaan dengan persepsi masyarakat.

Artinya masyarakat hanya bisa pasrah begitu ya?

Kecuali sistem monitoring dan evaluasisnya ketat. Ini pasti ada juga pihak yang bermain, artinya meskipun pemerintah sudah mengirimkan pesan akan membatalkan kenaikan ini tetapi ada pihak-pihak yang mungkin untuk motif spekulasi ini menurut saya yang harus diberantas terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan permainan terhadap isu mengenai ini. Jadi menurut saya permainannya ada disana, misalnya untuk pedagang UKM yang sebenarnya membeli elpiji 3 kg tetapi mereka juga beberapa hari terakhir ini sudah menaikkan harga jualnya meskipun mungkin mereka tidak terkena sebenarnya dengan dampak elpiji yang 12 kg. Hal-hal ini yang harus bisa dibangun kalau pemerintah memiliki kredibilitas tetapi dengan isu ini menurut saya agak sulit untuk membangun bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk katakanlah stabilisasi harga dan sebagainya. Pertamina juga harus melihat momentum apalagi sebagai BUMN mereka juga memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan kebijakan itu dengan owner melalui RUPS dan sebagainya.

• pertamina
• publik
• elpiji