Pendaftaran Lembaga Survei, KPU: Tidak Perlu Ada yang Ditakuti

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan membatasi kerja lembaga survei yang terdaftar sepanjang Pemilu 2014. Sebelumnya, dalam peraturan pemilu 2014, lembaga survei publik harus mendaftar ke KPU untuk eksis selama pemilu.

BERITA

Kamis, 23 Jan 2014 22:24 WIB

Author

Rio Tuasikal

Pendaftaran Lembaga Survei, KPU: Tidak Perlu Ada yang Ditakuti

Lembaga Survei, KPU, pendaftaran

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan membatasi kerja lembaga survei yang terdaftar sepanjang Pemilu 2014. Sebelumnya, dalam peraturan pemilu 2014, lembaga survei publik harus mendaftar ke KPU untuk eksis selama pemilu.

Anggota KPU, Sigit Pamungkas mengatakan, peraturan ini membantu masyarakat untuk memahami hasil survei pemilu.

"Sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti dengan pengaturan ini. Kan hanya disuruh menyampaikan sumber dananya dari mana, metodenya apa, surveinya di berapa wilayah. Ini hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Ini kan justru membangun kredibilitas dari penyelenggara survei itu sendiri," kata Sigit.

Sigit Pamungkas menambahkan, KPU pun tidak akan mengaudit hasil survei yang telah dibuat. KPU hanya akan mendata lembaga survei, bukan mengakreditasinya.

KPU telah mengeluarkan peraturan KPU tentang Partisipasi Masyarakat. Peraturan ini mewajibkan lembaga survei pemilu mendaftar ke KPU. Bila tidak terdaftar, lembaga survei tidak boleh melakukan survei pemilu. Lembaga yang mengumumkan hasil survei harus mencantumkan sumber dana, cara survei dan menyebutkan bahwa itu bukan hasil KPU.

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Jelang Pelantikan Presiden, Dari Pengamanan Hingga Larangan Demo