Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Sinabung Sudah Terlalu Lama

KBR68H, Jakarta - hingga saat ini status bencana alam Gunung Sinabung belum dinyatakan sebagai bencana nasional

BERITA

Jumat, 17 Jan 2014 13:47 WIB

Author

Doddy Rosadi

Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Sinabung Sudah Terlalu Lama

sinabung, tanggap darurat, bencana nasional

KBR68H, Jakarta - hingga saat ini status bencana alam Gunung Sinabung belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Menurut Kepala BNPB Samsul Maarif, dalam Undang-undang, selama pemerintah daerah masih mampu menanganinya, kenaikan status tersebut tidak perlu dilakukan.

Namun, BNPB telah diinstruksikan presiden untuk meningkatkan perannya dalam penanganan bencana Sinabung. Sehingga diharapkan para pengungsi dapat lebih tertangani dengan baik.

Bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini kepada para pengungsi erupsi Gunung Sinabung? Simak pernbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Nanda Hidayat dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Margo Wiyono dalam program Sarapan Pagi

Kalau dari Kementerian Sosial sendiri sejauh ini menilai apa yang terjadi di Sinabung masih bisa diatasi oleh pemerintah setempat?

Jadi ini memang memerlukan proses waktu kita menentukan. Kalau dilihat dari tanggap darurat yang terlalu lama menurut Kementerian Sosial sudah merupakan hal yang harus menjadi perhatian. Biasanya tanggap darurat cukup 7-14 hari atau 1-2 bulan, ini sudah 4 bulan. Hanya dampak dari erupsi ini, kalau di Merapi dulu beberapa kabupaten mempunyai dampak sampai ke provinsi lain, ternyata ini dampaknya baru sampai pada Kabupaten Karo. Pertimbangan inilah yang bisa menjadi pertimbangan untuk apakah ini menjadi bencana nasional atau tidak. Juga melihat perkembangan pengungsian juga makin hari makin banyak, mungkin ini juga jadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan.

Parameter yang dipakai untuk menentukan ini bencana nasional selain soal sebaran dampaknya apa lagi?

Parameternya itu bagaimana kemampuan dari pemerintah untuk mendukung selama masa tanggap darurat ini. Misalnya pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi ternyata juga perlu menjadi dukungan nasional. Kalau memang mungkin dirasa pemerintah kabupaten maupun provinsi ternyata sudah harus diturunkan dari pusat itu mungkin jadi pertimbangan.

Sejauh ini belum ada permintaan dari daerah kalau mereka menyerah?

Kalau masalah menyerah tidak boleh ada cerita namanya menangani masalah, kita kalau bilang menyerah kita ada etika tertentu.
   
Soal kerugian di daerah tersebut pemerintah diperkirakan sudah mengucurkan dana sekitar Rp 26 miliar lebih. Tapi untuk pertanian saja di sana diperkirakan sudah mencapai kerugian Rp 1 triliun lebih. Apakah itu juga menjadi pertimbangan menjadi parameter?

Pasti menjadi pertimbangan. Karena pada waktu kami Kementerian Sosial, Kemenkokesra, BNPB, dan lainnya bahkan Kementerian Sosial sendiri sudah tiga tahap meluncurkan logistiknya sudah sekitar Rp 3,6 miliar dari bulan November 2013. Karena memang sekarang ini yang dirasakan kalau logistiknya aman istilahnya kebutuhan dasarnya aman ternyata dampak dari pertanian ini cukup, memang ini sudah menjadi catatan pemerintah. Pada saat Pak Menkokesra hadir di sana pun sudah melihat bagaimana nanti dampak dari pertanian itu membawa kepada pendapatan. Bahkan sudah diprediksi bahwa yang tadinya mungkin hasilnya 100 persen itu hanya 20 persen, ini juga jadi pertimbangan bahwasanya ada kondisi yang menurun dari masyarakat. Ini saya pikir sangat menjadi pertimbangan, jadi ini catatan bagi pemerintah. Nanti bagaimana memutuskannya kita serahkan pada yang berwenang.

Jumlah pengungsi sekarang mencapai lebih dari 26 ribu jiwa dan titik-titik pengungsian makin berjubel. Ini juga menjadi pertimbangan ke depan?

Iya. Kami juga punya data dulu hanya sekitar 10-15 titik, ini naik terus dan terus terang saja pada saat kondisi tanggap darurat hanya mungkin sudah pada kondisi tanggap darurat yang hanya mungkin sudah sampai empat bulan itu membuat orang juga jenuh. Waktu itu pemerintah menyalurkan bantuan semacam cash for work, membantu kepala keluarga yang daripada di pengungsian, dia datang ke rumahnya bersih-bersih dibayar. Itu bagian dari satu bagaimana membuat suasana masyarakat tidak bosan, tapi ternyata ini juga sudah terlampaui dan bahkan lebih. Ini jadi catatan kami yang ada di pusat maupun di kepentingan yang lain.

Itu sudah tidak dilakukan lagi cash for work ini?
 
Tadinya diperkirakan sebulan, cash for work itu Rp 50 ribu kali 20 hari pokoknya mendapat Rp 1 juta. Ternyata sekarang dampaknya bukan kepada itu lagi tapi lebih kepada pendapatan, karena lahan-lahan mereka habis. Bahkan mungkin ini identifikasi setelah ini rumah-rumah mereka yang sudah lama perlu diperbaiki, karena tebal sekali debunya itu. Ini membuat dampak bukan hanya pendapatan tapi juga kesehatan, pendidikan yang mungkin ini sudah masanya mulai harus dipikirkan. Sejak awal memang kita pikirkan bukan tanggap darurat khusus tapi sudah bagaimana pemulihan sampai rehabilitasi rekondisinya.
 
Selain Kementerian Sosial dan BNPB lembaga mana lagi yang berwenang untuk menaikkan status?

Kami kira Kemenkokesra, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian di bawah penanggulangan bencana itulah yang menjadi pertimbangan. Kalau Kementerian Sosial bagi kami yang penting logistik kebutuhan dasar aman, mau masanya berapapun aman. Bagi kementerian lain mungkin ada pertimbangan kalau ini sudah menjadi hal yang harus dinaikkan statusnya.

Kalau ini ditetapkan menjadi bencana nasional, dari sisi Kementerian Sosial apa yang akan dilakukan?

Jadi yang jelas kalau ini menjadi bencana nasional tentunya semua kemampuan Kementerian Sosial bukan hanya logistik tapi kemungkinan pada saat rehab itupun Kementerian Sosial akan berkiprah. Berkiprah dimana ada pendampingan, anggaran-anggaran yang bisa dikerahkan akan dimaksimalkan semuanya ke sana.

Dalam waktu dekat presiden juga akan berkunjung ke Sinabung. Apa yang bisa dilakukan dan kira-kira harapan apa bagi warga di sana menyusul rencana kedatangan presiden nanti?

Tentunya ini menjadi pertimbangan presiden berkunjung ke sana. Seorang kepala negara sampai harus turun berarti ada sesuatu yang harus dicermati lebih dalam, karena ini membawa dampak kepada bukan hanya tanggap darurat saja tapi sudah pada pemulihan dimana kementerian lain yang dominan di sana sepertinya Kementerian Pertanian harus memikirkan lahan yang rusak.

Biasanya kalau sudah presiden datang apakah akan menjadi tanda ini akan naik statusnya menjadi bencana nasional?

Ini menjadi kajian, pertimbangan. Kalau presiden ke sana menjadi kajian bagi semua stakeholder, semua SKPD, semua kementerian.


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Stephanie: Mengubah Stigma Menjadi Empati