Indonesia Perlu UU Pengolahan Sampah

KBR68H, Jakarta - Rumah tangga menjadi sumber penghasil sampah. Sekitar belasan kilogram sampah dihasilkan dari lingkungan terkecil ini.

BERITA

Jumat, 10 Jan 2014 14:26 WIB

Author

Nur Azizah

Indonesia Perlu UU Pengolahan Sampah

indonesia, uu, pengelolaan sampah

KBR68H, Jakarta - Rumah tangga menjadi sumber penghasil sampah. Sekitar belasan kilogram sampah dihasilkan dari lingkungan terkecil ini. Lantas, siapa yang bertanggungjawab mengelolanya? Tentu kita bisa memulai mengolah sampah yang kita hasilkan dengan memilahnya.
Ini sudah dilakukan Bambang (45 tahun), warga yang tinggal di Bumi Dirgantara Bekasi.

Ia sudah mengajarkan anak anaknya untuk membiasakan diri membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Termasuk -hal yang masih sering diabaikan- adalah tidak membuang sampah sembarangan. Di komplek Bambang tinggal diperkirakan 5 ton sampah per hari yang dihasilkan dari 4000 rumah. Bayangkan jika ini sudha berlangsung selama 15 tahun. Artinya Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang ada di lokasi itu menampung 14 juta ton sampah.

"Selama 10 tahun menumpuk dan menyebabkan pencemaran bau dan mengakibatkan banjir di daerah Jatiasih, karena dekat dengan sungai Cikeas," jelas Bambang dalam program Bumi Kita di KBR68H, Kamis (9/1).

Tak heran jika lantas warga di dua RW perumahan tersebut mulai memilah sampah mereka. Ini tahun ketiga mereka memilah sampah. Dua RW terlibat di sini. Satu RW memilah sampah organik menjadi kompos, sementara lainnya memilah sampah plastik untuk diolah di tempat lain. Namun, Bambang mengakui, tak mudah mengajak masyarakat untuk sadar memilah sampahnya.

Sejak tahun 1987 Asosiasi Persampahan Indonesia memperkenalkan pemilahan sampah di Indonesia. Namun hingga kini, masih sedikit masyarakat yang sadar untuk mengelola sampahnya sendiri.
 
"Ini bukan masalah teknologi. Tapi aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, teknologi. Orang mulai bicara dari teknologinya. Padahal aspek lain harus berjalan bareng," ujar Sri Bebassari.

Asosiasi Persampahan Indonesia tak main main dengan tekadnya. 5 tahun lalu Asosiasi Persampahan Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat Undang Undang tentang Pengelolaan Sampah. "Di tingkat Gerakan Indonesia Bersih untuk skala nasional ada sekitar 23 menteri dan 2 badan yang diminta untuk terlibat" jelas perempuan yang hampir berusia 65 tahun ini.

Sementara di tingkat rumah tangga, Sri mengingatkan agar permasalahan sampah sejajar dengan persoalan listrik, dan sebagainya. Pun dengan masalah sosial budaya yang harus menjadikan persoalan kebersihan menjadi nomor satu. "Di rumah harus ada tempat sampah yang harus dicuci, jangan dekil. Seperti rumah yang terpenting WCnya," ungkap Sri.
 
Menyambut pernyataan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bekasi membenarkan jika kesadaran masyarakat dan pengusaha menjadi titik tolak pengelolaan sampah. Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Junaedi mengatakan, pihaknya bahkan telah membentuk 87 unit bank sampah dan 185 rumah kompos yang tersebar di Kota Bekasi.

"Bank sampah ini akan kami coba menjadi nilai ekonomis. Tapi harus ada upaya maksimal dari pemerintah dan masyarakat," katanya.

Kini Pemkot Bekasi tengah berbenah dan menata ulang keberadaan bank sampah dan rumah kompos. Sri Bebassari menimpali, bank sampah di Kota Malang layak menjadi panutan. Menurut Sri, ini karena pemerintah Kota Malang mempunyai bank sampah sentral yang dipegang langsung oleh Pemkot setempat. "Bank Sentral Malang dikelola Pemda, dana awal dari pemda, direkturnya juga dari pemda. Dalam 3 tahun Bank sampah Malang sudah maju. Yogya 10 tahun masih sama," kata Sri.

Ke depan, imbuh Sri, produsen juga wajib bertanggungjawab. Sri berharap kelak bank sampah sebagai pengelola sampah bisa menjadi mitra bisnis produsen yang kerap menghasilkan sampah. "Ini tanggungjawab sosial mereka.," kata Sri. Dan Pemda, imbuhnya, bisa menjadi fasilitator dalam kemitraan ini.

Sri juga mengimbau agar pemerintah, utamanya Kementerian perindustrian lebih serius dan peduli dalam hal ini. "Mengenai plastik, kita kira kira sudah pakai plastik 100 tahun. Ketika ada revolusi dari daun pisang ke daun plastik, dosa kita adalah tidak memberikan informasi tentang cara pakai dan cara buang. Harusnya seperti beli obat, dijelaskan cara pakai dan cara buangnya.
 
Pembangunan budaya tertinggal dari pembangunan teknologi. Teknologi maju tapi cara pakai cara buang nda diajarin," gusarnya.

Bagi Sri, kini saatnya seluruh masyarakat terlibat untuk mengelola sampahnya. Tisak sekdar tukang insinyur yang merancang teknologinya melainkan ahli pendidikan, komunikasi dan polisi juga dilibatkan. "Kalau di tingkat nasional ada 23 menteri, di tingkat Kota juga harus 23 dinas. Harus jelas operasional siapa, operator siapa," pungkasnya.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Membuat Minyak Goreng di Satu Harga