BERITA

Ferry Mursidan: Masih di Luar Sudah Nyedot Rp 65 M, di Dalam Jadi Vacuum Cleaner!

Ferry Mursidan: Masih di Luar Sudah Nyedot Rp 65 M, di Dalam Jadi Vacuum Cleaner!

Salah satu masalah besar yang masih melingkupi partai-partai politik di Indonesia adalah soal akuntabilitas politik. Tak hanya dalam hal dana kampanye yang seringkali dianggap tidak transparan. Para wakil parpol yang duduk di parlemen pun dinilai minim akuntabilitas.

Tema ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk "Mendorong Akuntabilitas Parpol dan Kandidat Pada Pemilu 2014" yang diselenggarakan Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Selasa (28/1). Hadir sebagai pembicara pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franky Budi Hardiman, Ketua Bapilu Partai Nasdem Ferry Mursidan Baldan, Direktur Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampau dan peneliti senior Formappi  Made Leo Wiratma.

Di mata Ferry Mursidan Baldan, akuntabilitas parpol tidak berjalan baik karena selama ini tak ada sanksi berat bagi mereka. Contohnya di antara 560 anggota DPR periode 2009-2014, lebih dari 90% masuk lagi sebagai calon legislatif (caleg) untuk periode 2014-2019. Padahal tak ada prestasi yang bisa dibanggakan selama mereka duduk sebagai wakil rakyat.

"Saya tantang sekarang, beranikah Anda untuk tak memilih mereka? Kalau kita tak mau menghukum, sampai kapan pun kita akan mengalami hal yang sama setiap lima tahun," ujar Ferry.

Menurut Ferry, tidak adanya akuntabilitas itu bisa dilihat secara jelas dari gagasan membiayai saksi parpol di TPS yang uangnya diambil dari kas negara. "Masih di luar saja sudah bisa menyedot Rp 65 miliar. Kalau sudah di dalam, jadi vacuum cleaner (penyedot debu - red) mereka!"

Partai Nasdem adalah salah satu partai peserta pemilu yang menolak dana saksi pemilu berasal dari APBN.

Dalam paparannya Franky Budi Hardiman menyatakan, akuntabilitas adalah sebuah hubungan kekuasaan, antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Tuntutan yang makin besar terhadap akuntabilitas merupakan tanda berfungsinya demokratisasi yang akan membuat politik makin rasional.

Masalahnya, prinsip akuntabilitas ini tak selamanya diadopsi secara sukarela oleh partai politik. Dalam analogi Franky, para pengurus partai ingin memberlakukan parpolnya sama layaknya rumah-rumah ibadah, seperti masjid atau gereja yang sering tak membutuhkan akuntabilitas sebagaimana lembaga-lembaga publik lainnya. Masjid atau gereja sering dimaknai sebagai hal privat. "Padahal parpol itu bukan oikos (rumah), melainkan polis (negara kota), yang tak bebas dari sorotan publik," ujarnya.

  • akuntabilitas politik
  • dana pemilu
  • ferry mursidan baldan
  • formappi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!