Menagih Kompensasi bagi Peternak Itik

KBR68H - Pemerintah mencatat sejak Oktober tahun lalu hingga awal Januari tahun ini sudah 242 ribu ekor itik mati disebabkan virus flu burung varian baru.

BERITA

Rabu, 16 Jan 2013 15:30 WIB

Author

Evelyn Falanta

Menagih Kompensasi bagi Peternak Itik

peternak itik, kompensasi

KBR68H - Pemerintah mencatat sejak Oktober tahun lalu hingga awal Januari tahun ini sudah 242 ribu ekor itik mati disebabkan virus flu burung varian baru. Wilayah terbesar serangan flu burung ada di Jawa Tengah disusul Jawa Timur. Bahkan saat ini, tercatat 69 kabupaten dan 12 provinsi menjadi daerah penyebaran flu burung. Berdasarkan data Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI), hingga minggu lalu terkumpul 440.000 ekor itik yang mati karena terjangkit virus flu burung. Pasalnya, penyebaran virus ini sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Adapun beberapa daerah yang sudah terjangkit viru flu burung terbanyak seperti di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Menangani penyebaran flu burung yang kini tidak hanya menjangkit pada ayam tapi juga itik, maka pemerintah  segera turun tangan. Melalui Kementerian Pertanian yang berkoordinasi juga denga Kementerian Kesehatan, pemerintah menyalurkan vaksin H5N1 jenis lama untuk membasmi penyebaran virus flu burung pada varian baru ini.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Kesehatan, Pujiatmoko mengatakan pemerintah pusat telah memberikan surat edaran kepada Dinas Peternakan setiap daerah di Indonesia  untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki unggas. Kata dia, ada petugas yang mengontrol setiap daerah sentra produksi unggas seperti itik ataupun ayam.

“Upaya lainnya, kami juga sudah menghimbau kepada petugas kami dilapangan agar segera medeteksi daerah yang sudah terjangkit virus flu burung. Kami juga sudah lakukan penyemprotan, serta memusnahkan paksa itik yang sehat sebagai upaya pencegahan,” jelasnya.

Ditengah-tengah penyebaran virus flu burung ini, pemerintah juga tengah membagikan vaksin. Pasalnya, vaksin yang diujikan untuk itik merupakan vaksin H5N1 jenis lama. Sayangnya, kebanyak peternak itik mengaku belum mendapatkan vaksin tersebut.

“tapi disisi lain, ada juga peternak yang tidak mau memberikan vaksin lama itu kepada itiknya karena ragu tidak cocok,” ujar Ade.

Ketua Umum  Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (HIMPULI), Ade Zulkarnaen mengatakan ada juga peternak itik yang sudah memberikan vaksin tersebut tapi mencari sendiri karena belum menerima dari pembagian vaksin tersebut. Pasalnya, para peternak mengaku dari pengalaman tahun 2008, vaksin H5N1 itu tidak mempan terhadap ayam kampung.

“Jadinya, beberapa peternak itik di daerah juga takut. Bukan cuma itu, sosialisasi juga belum ada. Anggota kami beru mendapatkan himbauan saja agar peternak menjaga biosekuritinya,” tambahnya.

Adapun cara lain yang dibuat pemerintah membasmi flu burung, utamanya melakukan deppopulation atau memusnahkan pasksa dengan membakar unggas para peternak. Para peternak pun meminta adanya ganti rugi terhadap unggas mereka yang mati dibakar.

Menurut Ade, Ketua Himpuli ini mengaku saat ini total kerugian para peternak itik di seluruh wilayah Indonesia sudah mencapai Rp 135 miliar diluar dari lost produksi telur itik.

Sementara pemerintah mengklaim tengah memberikan dana kompensasi biaya ganti rugi pemusnahan itik kepada para peternak.

“Kami sudah siapkan dan Rp 215 miliar untuk para peternak, tapi uang itu bukan hanya untuk mengganti rugi para peternak,” kata Pujiatmoko.

Direktur Kesehatan Ternak Kementerian Pertanian, Pujiatmoko menjelaskan dana yang disiapkan sebesar itu untuk delapan macam program, diantarannya, pembagian vaksin, pembayaran ganti rugi ke peternak karena mematikan unggasnya secara paksa, pengembangan fasilitas peternak, restrukturisasi perunggasan, dan lain-lainnya.

Meski berbagai upaya dilakukan pemerintah, namun para peternak unggas mendesak agar ada kompensasi berupa bantuan modal bagi para peternak lokal. Menurut Pujiatmoko, dana deppopulasi itu juga hanya diberikan bagi peternak yang ternaknya sehat tapi terpaksa dimatikan. Sementara, bagi peternak yang ternaknya dimatikan karena telah terjangkit virus tidak mendapatkan biaya ganti rugi dari pemerintah.

Ketua Himpuli pun mengklaim dana yang disediakan pemerintah itu sangat minim untuk mengatasi berbagai masalah perunggasan di Indonesia.

“Kalau kami mengusulkan kepada pemerintah agar menggunakan dana dari direktorat budidaya ternak pedesaan yang anggarannya Rp 150 juta per kelompok,”  ujar Ade.

Kata dia, saat ini peternak hanya membutuhkan bantuan modal agar bisa memulai usahanya kembali pasca pemusnahan paksa ternaknya. Sementara, pemerintah saat ini tengah melakukab upaya pencegahan penyebaran virus flu burung dengan membagikan vaksin baru yang rencananya akan dibagikan pada awal Maret ke para peternak.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Hakim Diminta Dalami Kesaksian Pelajar Korban Penyiksaan Polisi

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14