CERITA

Debat Panas Soal Kata ‘Sekularisme’ Dalam Konstitusi Nepal

"80 persen warga Nepal adalah penganut Hindu dan negara itu merupakan sebuah Kerajaan Hindu."

Sekitar seribu orang berkumpul di sebuah lapangan di Kathmandu.

Mereka membawa simbol-simbol Hindu dalam bentuk bendera dan spanduk. Mereka juga meneriakkan ‘Katakan Tidak pada Sekularisme, Kami Ingin Hinduisme’. 

“Kami adalah komunitas Hindu terbesar di dunia. Siapa yang akan dirugikan bila kami jadi negara Hindu?” kata Yogmati Karki yang berusia 54 tahun, salah seorang pengunjuk rasa.

Kata ‘sekularisme’ saat ini sedang diperdebatkan dalam proses penyusunan konstitusi.  Ribuan pemilih meminta kata ‘sekularisme’ dihapus dalam konstitusi yang baru. Aksi protes ini dipimpin RPP Nepal, partai politik terbesar ke-4 di negara itu.

“Sekularisme diterima sebagai kebebasan dan disalahgunakan untuk membuat orang pindah agama. Orang dipikat, dipaksa, dimanipulasi dan disesatkan. Saat ini jumlah penganut agama Kristen mencapai ratusan ribu orang padahal sebelumnya tidak seberapa,” jelas Presiden partai, Kamal Thapa.

Tapi Dhiraj Gautam yang berusia 36 tahun mengaku tidak pernah dipaksa saat pindah ke agama Kristen.

“Saat masih kecil, kami tidak diperbolehkan masuk ke dalam kuil. Itu karena kami adalah kelompok tak tersentuh. Dulu kalau kami diundang dalam festival keagamaan oleh kasta yang lebih tinggi, kami ditempatkan secara terpisah dari mereka. Masa Tuhan membeda-bedakan pengikutnya? Kemudian saya menjadi penganut Kristen dan saya menyukainya,” papar Dhiraj.

Nepal dulu adalah Kerajaan Hindu sebelum mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler pada 2007, setelah kesuksesan gerakan rakyat tahun 2006.

Antropolog Dambar Chemjong mengatakan praktik negatif dari Hinduisme membuat pemeluknya pindah ke agama lain. 

“Hindu sendiri harus mengevaluasi dirinya. Bagaimana agama Hindu membedakan masyarakat dalam 5 kelompok: Brahmana, Chhetri, Baisya, Sudra dan tak tersentuh. Ini seperti mengkategorikan ada manusia terbaik, manusia, kurang manusia, manusia kecil dan bukan manusia. Jadi masyarakat ingin bebas dari pengelompokan semacam ini,” kata Dambar.

Menurut sensus tahun 2011, 80 persen penduduk Nepal beragama Hindu. Setelah Hindu, disusul pemeluk Buddah, Muslim dan Kristen.

Sementara itu ada unjuk rasa lain yang dilakukan kelompok agama minoritas. Mereka menuntut agar Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler. Ada sekitar seribu orang yang mengikuti unjuk rasa ini.

Salah satunya adalah Durga Maharjan yang berusia 56 tahun. Biksu Buddha ini membawa spanduk yang mendukung kebebasan beragama. 

“Kami ingin Hindu dan kami juga ingin Buddha. Orang-orang bilang, jika hanya Hindu yang ditulis dalam konstitusi, kami tidak diperbolehkan menyembah Buddha. Buddha lahir di negara kita. Kita harus menyelamatkan Buddhisme. Itu sebabnya saya di sini,” tuntu Durga.

C. B. Gahatraj dari organisasi Kristen bersikukuh pindah agama secara paksa bertentangan dengan ajaran Kristen.“Tidak ada yang memikat orang untuk pindah agama menjadi orang Kristen. Jika ada yang memaksa orang lain menjadi Kristen, dia sendiri tidak bisa menjadi pemeluk Kristen. Itu melanggar hukum. Konstitusi harus memastikan setiap orang bebas memeluk agama apapun.”

Istilah lain yang diusulkan masuk dalam konstitusi baru adalah ‘kebebasan beragama’ untuk mengganti istilah ‘sekularisme’. Rancangan konstitusi saat ini sedang dibahas di Dewan Konstituante. Dan kata ‘sekularisme’ harus disahkan dua pertiga anggota Dewan.

Antropolog Dambar Chemjong mengatakan penting untuk menghargai kelompok minoritas selama proses membuat konstitusi.

“Anda bisa saja orang Hindu, Buddha atau Kristen. Tapi sebagai warga negara yang demokratis, saya menganggap konstitusi sebagai hal yang penting, yang harus dihormati dan diadopsi semua orang. Jadi pembuat konstitusi negara ini harus memperhatikan bagaimana menyusun konstitusi yang mewakili setiap warga negara, dari kelompok agama dan budaya yang berbeda,” kata Dambar.

• Rajan Parajuli
• Konstitusi Nepal
• Nepal negara sekuler
• nepal negara Hindu
• Minoritas Nepal