ASIACALLING

Kasus Panama Papers di Pakistan, MA Tolak Berhentikan Perdana Menteri

Sekelompok aktivis di Karachi Pakistan menuntut ada langkah yang diambil terhadap pemimpin partai ko

Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif lolos dari upaya pelengseran. Mahkamah Agung Pakistan menyatakan tidak ada cukup bukti korupsi untuk memberhentikan dirinya pasca namanya muncul dalam Panama Papers. 

Tapi putusan ini tidak serta merta membersihkan namanya karena kontroversi ini masih jauh dari selesai. Dugaan korupsi, yang pertama kali muncul dari dokumen di Panama Paper tahun lalu itu, masih terus diselidiki.

Koresponden Asia Calling Naeem Sahoutara menyusun laporannya dari Karachi.

Para pendukung Perdana Menteri Muhammad Nawaz Sharif berjoget gembira di jalanan Pakistan. Pada 20 April lalu, Mahkamah Agung dengan selisih suara tipis memutuskan tidak akan memberhentikan perdana menteri karena tidak ada cukup bukti dia melakukan korupsi.

Putusan ini disambut gembira para pendukung perdana menteri seperti Kulsoom Bibi. Dia adalah anggota partai asal perdana menteri, Liga Muslim Pakistan Atau PML-N. “Putusan Mahkamah Agung hari ini sesuai harapan kami. Dan untuk Imran Khan, Anda seharus menangis, inilah takdir Anda!” kata Kulsoom Bibi.

Imran Khan, atlet yang kini jadi politikus dan ketua partai oposisi Tehrik-e-Insaaf Pakistan,  memimpin kasus melawan perdana menteri ini. Lebih dari tiga bulan, pengadilan menyelidiki bukti-bukti korupsi, yang pertama kali diungkap di  Panama Papers tahun lalu.

Dokumen itu menyebutkan Sharif memperoleh keuntungan dari jabatannya sebagai perdana menteri saat menjabat pada 1990-an. Disebutkan ketiga anaknya punya perusahaan di wilayah bebas pajak yang digunakan untuk mengakuisisi aset asing dan beberapa apartemen di Mayfair, London. Perdana Menteri tidak pernah mengumumkan aset-aset itu dan ditenggarai untuk menghindari pajak.

Imran Khan mengatakan vonis pengadilan ini bukanlah kemenangan mutlak bagi perdana menteri. “Dua hakim senior, yang adalah calon hakim masa depan Pakistan, memutuskan untuk segera melengserkan perdana menteri. Karena dia tidak jujur pada negara,” kata Imran Khan.

Dalam putusan yang tidak bulat itu, dua dari lima hakim menyatakan perdana menteri 'tidak jujur kepada negara dan Parlemen.' Mereka merekomendasikan agar Sharif diberhentikan karena berbohong tentang perusahaan di wilayah bebas pajak dan kekayaan anak-anaknya.

Tapi tiga hakim lain menyatakan perdana menteri tetap pada posisinya sekaligus memerintahkan penyelidikan terhadap Sharif, keluarganya dan uang yang beredar di sekitar mereka. Penyelidikan ini akan dilakukan dalam waktu dua bulan.

Sharif memang tidak jadi diberhentikan tapi oposisi percaya dia telah kehilangan amanat moral untuk memerintah. Mereka pun menuntut pengunduran dirinya.

“Ini adalah putusan bersejarah di Pakistan karena melawan Perdana Menteri yang sedang menjabat. Kelima hakim sudah memutuskan. Apapun penjelasan yang dia berikan soal sumber pendapatan dan uang yang ada di sekitarnya, itu sudah ditolak pengadilan,” ujar Imran Khan.

Punya perusahaan di wilayah bebas pajak tidak melanggar hukum. Tapi melanggar bila itu digunakan untuk menghindari pajak. Dan perdana menteri tidak pernah mengumumkan kekayaan dan asetnya.

Investigasi berikutnya itu akan menetapkan apakah tiga anak Sharif - Maryam, Hasan dan Hussain - membuat perusahaan di wilayah bebas pajak di Kepulauan Virgin Inggris dan menyimpan kekayaan di Panama, untuk menghindari pajak atau tidak.

Tapi bekas Presiden, Asif Ali Zardari, skeptis hasil penyelidikan itu akan berbeda. Dia mengecam berbagai ejekan yang muncul dalam satu tahun terakhir. Dia juga mengecam putusan ini karena seperti lelucon. “Apakah kerja 19 petugas investigasi itu akan bisa berbeda dari kerja MA? Akankah mereka menyelidiki dan kemudian memberhentikan perdana menteri?” tanya Asif Ali Zardari.

Sekitar 60 persen penduduk Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan dan korupsi merajalela di negara itu. Biro Akuntabilitas Nasional Pakistan menyebut setiap tahun orang kaya di negara itu mengirim uang lebih dari lima juta dolar secara ilegal ke luar negeri.

Tuduhan korupsi telah mengepung keluarga Nawaz Sharif selama beberapa dekade. Tapi pemerintah berdalih tuduhan semacam itu bermotif politik. Seperti penjelasan Menteri Informasi Maryiam Aurangzeb kepada media.

“Perdana Menteri menghadapi tuduhan terhadap dirinya dengan tenang. Dia memberi contoh yang bersejarah. Dia mempresentasikan tiga generasi dalam keluarganya - almarhum ayahnya, anak-anaknya dan dirinya sendiri - untuk bertanggung jawab di depan pengadilan.”

Sementara itu, putri Sharif yang juga politikus, Maryam Nawaz, menyuarakan tanggapannya di Twitter. Dia menulis Panama Papers itu 'omong kosong’ dan dokumen itu ‘dibuang di seluruh dunia'.

Pasca munculnya Panama Paper telah terjadi 150 penyelidikan, audit, penuntutan dan penangkapan di hampir 80 negara di seluruh dunia selama setahun terakhir.

Tim investigasi tengah bersiap menyelidiki kontroversi keuangan, yang sudah berlangsung beberapa dekade, hanya dalam waktu dua bulan. Di sisi lain, pemerintah sedang berupaya memoles citranya untuk menghadapi pemilu tahun depan.

 

  • Naeem Sahoutara
  • Panama Papers
  • Perdana Menteri Pakistan
  • Pakistan
  • Kasus Korupsi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!