INDONESIA

Junta Thailand Gagal Ungkap Kasus Penghilangan Paksa

"Aktivis HAM mengatakan ada setidaknya 80 orang yang dihilangkan secara paksa selama tiga dekade terakhir."

Kannikar Petchkaew

Dari kiri: Supap, O dan Munor. Mereka adalah keluarga korban penghilangan paksa di Thailand. (Foto:
Dari kiri: Supap, O dan Munor. Mereka adalah keluarga korban penghilangan paksa di Thailand. (Foto: Kannikar Petchkaew)

Pengacara Hak Asasi Manusia, Somchai Neelapaijit, diculik di Bangkok 12 tahun silam.

Lima orang yang diduga polisi, menariknya keluar dari mobil dan sejak itu keberadaannya tidak diketahui.  

Di Thailand, kasus Somchai bukan satu-satunya.

Aktivis HAM mengatakan ada setidaknya 80 orang yang dihilangkan secara paksa selama tiga dekade terakhir.

Koresponden Asia Calling KBR di Bangkok, Kannikar Petchkaew, menyusun laporan selengkapnya untuk Anda. 

Ini adalah O Rakjareo atau yang akrab dipanggil O. Gadis berusia 11 tahun ini berasal dari Petchaburi yang terletak di Thailand barat. Dia menggambarkan seperti apa sosok ayahnya.

Menurut O, ayahnya adalah orang yang baik dan lucu. Sudah dua tahun atau sejak berusia 9 tahun, O tidak melihat ayahnya Por Cha Lee alias Billy.

Ibunya Munor masih mengingat apa yang terjadi di hari suaminya menghilang.

“Saya dengar kalau hari itu, tanggal 17, Billy pulang siang. Dia membawa madu dan ditahan petugas Taman Nasional di pos pemeriksaan. Kepala Taman Nasional menangkap dia dan sejak itu dia menghilang,” kenang Munor. 

Billy adalah ketua komunitas Karen yang tinggal di Taman Nasional di Thailand barat.

Hilangnya Billy, aku Munor, membuat rumah mereka terasa hampa. Tidak ada lagi kebahagiaan.

Sebelum hilang, Billy mengajukan tuntutan hukum terhadap petugas Taman Nasional karena mereka menghancurkan dan membakar rumah dan harta benda milik 20an keluarga Karen.

Pemerintah menuduh mereka melanggar batas lahan hutan.

Supap, 62 tahun, mengalami kisah serupa. Pada April lalu, dia melihat dua ekor anjingnya pulang ke rumah seperti hari-hari sebelumnya, hanya saja kali ini suaminya tidak bersama mereka.

“Dia pergi dengan dua anjing kami dan biasanya mereka pulang jam 3 sore. Tapi hari itu dia tidak pulang. Saya menunggu sampai jam 8 malam lalu mulai mencari dia. Saya melakukannya sendirian karena kami tidak punya anak. Kami hanya hidup berdua saja,” kisah Supap.

Supap tidak pernah lagi melihat suaminya sejak dia pergi bekerja pagi itu. “Saya berteriak-teriak memanggil namanya. Tapi saya tidak menemukan dia. Saya hanya menemukan anjing-anjing kami.”

Seperti Billy, suaminya bersama dengan tetangga lain, sudah lama memperjuangkan hak atas tanah mereka di timur laut Thailand. Tanah yang diklaim pemerintah sebagai hutan negara.

Sejak 1980, Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa mencatat ada 82 kasus penghilangan paksa di Thailand. Dan tidak ada satupun kasus yang berhasil diungkap.

“Ini menunjukkan kemunafikan pemerintahan Thailand yang berjanji akan menghentikan penghilangan paksa. Thailand sudah menandatangani konvensi soal penghilangan paksa. Tapi mereka gagal menjadikan penghilangan paksa sebagai kejahatan dalam hukum Thailand,” jelas Sunai.

Sunai Pasuk adalah peneliti senior di Human Right Watch Thailand. Baginya dan kelompok pegiat HAM lainnya, kemajuan Thailand dalam meratifikasi kesepakatan itu sangat lambat.

“Tidak ada definisi apa itu penghilangan paksa. Tidak ada penuntutan yang berhasil dilakukan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa. Ini gagal total. Ini akibat kurang tulusnya Pemerintah Thailand dalam mengusut kasus-kasus ini,” kata Sunai.

Kelompok pegiat HAM di Thailand percaya jumlah kasus penghilangan paksa sebenarnya jauh lebih besar. Penyebabnya karena ada beberapa keluarga korban dan saksi yang tidak mau bersuara.

“Karena pejabat negara adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa. Kami punya kasus di Thailand Selatan dimana polisi dan pasukan keamanan dituduh melakukan penghilangan paksa, sebagai bagian dari operasi menangkal pemberontakan. Juga ada kasus pengacara HAM ternama Khun Somchai Neelapaijit yang diduga diculik polisi di Bangkok.”  

Somchai  adalah Ketua Asosiasi Pengacara Muslim Thailand dan wakil ketua Komite HAM di organisasi Masyarakat Hukum Thailand.

Sebelum hilang, dia sedang menangani beberapa kasus. Salah satunya mewakili terdakwa Muslim dalam kasus terorisme di Ujung Selatan Thailand.

Sejak kudeta militer di Thailand pada 2014, pemerintah kurang memperhatikan kasus-kasus penghilangan paksa.

“Hampir mustahil untuk berharap kalau pemerintah akan mengambil langkah nyata untuk mengakhiri penghilangan paksa. Mereka sendiri menangkap orang tanpa surat perintah, menahan orang di penjara rahasia dan kondisi ini berkontribusi pada penghilangan paksa,” kata Sunai. 

Setelah menunggu dan berjuang selama dua tahun, Munor dan lima anaknya akhirnya sampai pada kesimpulan ini.

“Saya tidak yakin dia masih hidup. Jika masih, dia akan berjuang keras untuk kembali pada keluarganya. Dia tidak pernah meninggalkan kami untuk waktu yang lama. Dia sangat menyayangi keluarganya,” kata Manor.

Hal yang sama juga dirasakan Supap. “Kami menemukan bekas kebakaran di bawah pohon bambu. Kami juga menemukan tulang belulang tapi tidak tahu itu milik siapa.”

Saat saya bertanya pada O, apakah dia percaya ayahnya masih hidup. Dia pun menjawab dengan diam.

 

  • Kannikar Petchkaew
  • penghilangan paksa
  • Junta militer Thailand
  • Aktivis HAM Thailand

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!