RUU Penyiaran dan 26 Tahun Kerusuhan Mei 98

"Salah satu agenda reformasi yaitu Soeharto dan kroni-kroninya diadili. Tapi hari ini justru menantunya yang menjadi presiden baru,"

KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kemunduran demokrasi sejak lahirnya era reformasi pada tahun 1998. Hal ini terkait dengan peringatan 26 tahun Kerusuhan Mei 98. 

Menurut Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian kemunduran agenda reformasi seperti pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tidak berjalan baik. Termasuk soal penuntasan kasus kerusuhan Mei 98 yang memakan ribuan korban jiwa.

"Memang gagal total. Salah satu agenda reformasi yaitu Soeharto dan kroni-kroninya diadili. Tapi hari ini justru menantunya yang langsung menjadi presiden yang baru. Ini menjadi parameter paling signifikan dari tumbangnya agenda reformasi," tegas Rozy saat diwawancari oleh tim KBR, Kamis (17/05).

Rozy khawatir kemunduran demokrasi bakal terus terjadi seperti pada masa Orde Baru.

"Sebetulnya aktor-aktor yang terlibat dalam kejahatan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, penghilangan paksa, Trisakti, Mei 98, dll-nya harus diadili dan diseret ke muka persidangan terlebih dahulu baru kemudian dia boleh kita pilih dalam pemilu misalnya. Tapi ini belum pernah ada. Kalau prediksi ke depan, bisa dibilang kita akan side back ke zaman otoritarianisme Orde Baru karena tanda-tandanya pun saat ini semakin terlihat," lanjutnya.

Hingga kini pun, kata Rozy, tidak ada langkah konkrit pemerintah dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu meski tercantum dalam Nawacita.

Nawacita adalah 9 prioritas pembangunan nasional di era kepresidenan Joko Widodo-JK. Nawacita menjadi fokus pembaruan Indonesia agar memiliki kedaulatan secara politik, serta mampu mandiri dalam melakukan pengelolaan ekonomi dan memiliki kepribadian yang berbudaya. 

HAM sebagai komitmen politik pemerintahan yang tercantum dalam Nawacita yang berbunyi 'Menghormati Ham dan Penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu' yang kemudian disusun dalam program kerja pemerintah sebagaimana tercantum dalam RPJM 2014-2019.

"Yang kita lihat hari ini Presiden Jokowi hanya sebatas acknowledgement, mengakui saja bahwa telah terjadi peristiwa HAM berat masa lalu. Tapi tidak ada langkah maju konkritnya untuk menyeret para pelaku bertanggung jawab di mekanisme peradilan pelanggaran HAM," pungkasnya.

Kerusuhan Mei 1998 jadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Dipicu goyahnya ekonomi Indonesia sejak awal 1998 akibat pengaruh krisis finansial Asia sejak 1997, gejolak tersebut mencapai puncaknya pada salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni Tragedi Trisakti. Peristiwa itu menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang ketika itu menjadi bagian dari massa aksi demonstrasi.

Simak bahasan selengkapnya di FOMO Sapiens pekan ini bersama Eky Priyagung dan Aika. Selain itu, ada bahasan menarik soal RUU Penyiaran dan Indonesia menjadi salah satu negara “fatherless”.

*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak melalui surel ke podcast@kbrprime.id