Kemenkeu Minta MPR Memaklumi Pemotongan Anggaran untuk Penanganan COVID-19

"Kebutuhan biaya rawat pasien COVID-19 melonjak sangat tinggi dari Rp63 triliun menjadi Rp96 triliun."

KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan meminta para pejabat kementerian dan lembaga untuk memaklumi adanya pemangkasan anggaran belanja negara. Pemangkasan anggaran sebelumnya diprotes sejumlah pimpinan MPR.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemangkasan anggaran di kementerian lembaga untuk meningkatkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang terus membengkak. Kebutuhan biaya rawat pasien COVID-19 melonjak sangat tinggi dari Rp63 triliun menjadi Rp96 triliun.

"Kasus COVID-19 melonjak drastis sehingga pemerintah terpaksa melakukan refocusing anggaran yang ke-4 kalinya. Artinya, semua kementerian lembaga harus mengurangi jumlah anggaran dan menggeser untuk menangani COVID-19, termasuk MPR. Bahkan kalau kita lihat selama 2021, ada 4 kali refocusing, tapi MPR hanya terkena dua kali. Diharapkan, karena ini digunakan untuk menangani pandemi untuk perawatan pasien vaksinasi, untuk membantu UMKM dan lain-lain, ya ini namanya pengorbanan mestinya ini dipahami," kata Yustinus saat dihubungi KBR, Rabu (12/12/2021).

Yustinus Prastowo juga mengimbau semua kementerian lembaga agar bisa melaksanakan kegiatan seefisien, mengingat pandemi masih belum berakhir. Kegiatan pertemuan diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara daring.

Kendati demikian, Yustinus mengatakan akan segera berkoordinasi dengan DPR terkait kecukupan anggaran.

Yustinus mengatakan Kemenkeu akan memastikan apakah akan ada dana tambahan dari pos anggaran lain untuk keperluan para pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang.

"Semua pihak dituntut untuk bisa membuat terobosan, supaya betul-betul dengan anggaran yang semakin efisien, kita bisa menghasilkan output yang lebih baik. Itu kan tantangan kita sebetulnya. Harapannya memang ini kita komunikasikan lagi dengan DPR apa jalan keluarnya. Karena semua telah melalui proses anggaran yang sudah tepat, bersama-sama DPR. Apakah DPR ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan MPR yang cukup tinggi," ujar Yustinus.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan, adanya pemotongan anggaran semua kementerian lembaga bertujuan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19, dimana kebutuhan biaya rawat pasien melonjak sangat tinggi dari 63 triliun menjadi 96 triliun. Sedangkan anggaran untuk mempercepat capaian vaksinasi membutuhkan biaya sebesar Rp47 triliun.

Baca juga:

• APBN Defisit, Tahun Depan Belanja Negara Tembus Rp2,71 triliun
• Tahun 2022, Porsi APBN Terbesar untuk Sektor Pendidikan

MPR Protes

Sebelumnya, sejumlah pimpinan MPR memprotes Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pemangkasan anggaran untuk lembaga tersebut. Protes antara lain disampaikan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Fadel Muhammad dan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani.

Ahmad Muzani mengklaim pemotongan anggaran terjadi setiap tahun.

"Jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang. Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini berkurang, berkurang, berkurang. Tapi kalau pemotongannya selalu refocusing, refocusing, refocusing sejak ada COVID-19 terus-terusan dipotong," kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Rabu (1/12/2021).

Ahmad Muzani mengakui di satu sisi pihaknya merasa bertanggung jawab untuk menjaga ideologi negara, empat pilar negara pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara, beban itu dirasa sekarang ini semakin berat-berat.

"Kadang-kadang ketika kita merasa aman, itu dianggap tidak sebagai kebutuhan. Tapi kalau tidak aman, ya bagaimana? Memahami Pancasila itu menjadi kebutuhan. Nah itu yang kemudian temen-temen MPR merasa jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu kecil sehingga biayanya dianggap kecil," ujar Muzani.

Protes pemotongan anggaran sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Ia menyebut 10 pimpinan MPR sepakat meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Menkeu Sri Mulyani lantaran dianggap tidak menghargai kelembagaan MPR RI.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," kata Fadel kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengklarifikasi bahwa seluruh pimpinan MPR sepakat untuk memberi teguran kepada Menkeu Sri Mulyani. Bambang menilai Sri Mulyani tidak menghargai lembaganya lantaran beberapa kali absen dalam panggilan rapat MPR.

Soesatyo mengklaim, Badan Anggaran MPR beberapa kali mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan pandemi COVID-19.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinasi Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Rabu (1/12/21).

Baca juga:

• Kemenkeu Targetkan Defisit APBN Turun Bertahap
• Ini Strategi Jokowi Kejar Ekonomi di 2022 Tumbuh 5,5 Persen

Editor: Agus Luqman

• MPR
• Kemenkeu
• penanganan COVID-19
• defisit APBN
• APBN 2022