BERITA

Penembakan di Nduga, Wagub Papua Salahkan Kontraktor PT Istaka Karya

""Perusahaan juga harus bertanggung jawab. Anak buah dibiarkan di hutan. Safety first. Tidak ada safety, tidak ada pembicaraan dengan keamanan setempat, tidak dibicarakan dengan masyarakat setempat.""

KBR, Jakarta - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyalahkan kontraktor PT Istaka Karya terkait peristiwa penembakan puluhan pekerja hingga tewas di Kabupaten Nduga, Papua, awal Desember lalu.

Menurut Klemen Tinal, kontraktor mengabaikan keselamatan pekerja yang sedang mengerjakan proyek jembatan di jalur Trans Papua. Padahal, kata Klemen, ada tata cara khusus yang harus dilakukan kontraktor sebelum memulai proyeknya di Papua.

Tata cara itu, kata Klemen, antara lain meminta izin majelis rakyat Papua dan melibatkan warga lokal.

"Perusahaan juga harus bertanggung jawab. Anak buah dibiarkan di hutan. Safety first. Tidak ada safety, tidak ada pembicaraan dengan keamanan setempat, tidak dibicarakan dengan masyarakat setempat, rakyat setempat," kata Klemen di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/12/2018).

Klemen mengatakan, membangun proyek di Papua sangat berbeda dibanding di daerah lain, sehingga pendekatan dengan warga lokalnya juga berbeda.  

"Ini tidak dibicarakan dengan Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua itu institusi resmi, yang mewakili adat dari tiap daerah. Bicara dong dengan rakyat Papua. Pak, kita mau membangun jalan ini seperti apa. Supaya disampaikan ke tokoh-tokohnya, ini didampingi ya, seperti ini," kata Klemen Tinal.

Wakil Gubernur Papua juga menyebut kontraktor tak melibatkan warga lokal, sehingga tak ada rasa memiliki warga untuk menjaga kelancaran proyek. Padahal, menurut Klemen, warga lokal juga harus dilibatkan pada setiap proyek yang dikerjakan pemerintah maupun swasta di sana.

Klemen menilai penembakan di Nduga sebagai kasus kriminal biasa, yang harus diselesaikan secara hukum. Ia meminta publik tak membuat asumsi bermacam-macam untuk menyikapi peristiwa penembakan tersebut.

Mengenai wacana dialog antara pemerintah dengan warga Papua, Klemen menilai itu bukan solusi untuk penembakan di Nduga. Ia berkata, dialog hanya bisa dilakukan jika berurusan dengan organisasi, seperti Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) karena menyangkut ideologi.

Baca juga:

<li><b>

Gereja: Jelang Natal, Ribuan Jemaat di Nduga Mengungsi ke Hutan karena Ketakutan


<li><b>

LSM Desak Pemerintah Ubah Cara Pandang Pembangunan di Papua

Perketat Pengamanan Pekerja Proyek Trans Papua

Kepolisian Daerah Papua Barat memperketat pengamanan sejak terjadinya penembakan terhadap puluhan orang pekerja proyek jembatan Trans Papua.

Wakil Kapolda Papua Barat, Tatang S mengatakan sampai saat ini memang belum ada penambahan personel penjagaan proyek namun jajaran intelijen kepolisian sudah dikerahkan.

“Kalau untuk di sini, kemarin kita ngobrol dengan para pemborong proyek. Mereka bilang, 'tenang saja Pak, di sini engga akan jadi masalah.' Namun tetap ya kita melakukan upaya-upaya pengamanan supaya pembangunan Trans Papua yang dibuka di sini aman. Terutama untuk di daerah Arfak. Begitu juga jalur Manokwari ke Bintuni juga lagi dibangun. Tetap kita lakukan pengamanan, patroli-patroli ke SMA dan kita terus monitor oleh jajaran intelijen,” kata Tatang, di Polda Papua Barat, (11/12/2018).

Tatang juga mengatakan kepolisian sedang memperhatikan gerakan-gerakan anggota separatis yang mungkin akan membahayakan pegawai atau berpotensi terjadi kekacauan. Karena kata dia warga setempat sudah setuju dengan adanya pembangunan trans Papua.

“Iya karena semuanya jadi mudah, akses terbuka juga untuk masyarakat, engga ada masalah. Dan sampai saat ini juga belum ada ancaman yang nyata dari mereka ke pekerja proyek.” Ujarnya.

Yang saat ini masih menjadi momok menakutkan dan perlu menjadi atensi kepolisian adalah permasalahan bentrok antar suku. Kata dia hal itu lebih rawan terjadi di Papua Barat dibanding ancaman lainnya.

Editor: Agus Luqman  

• proyek Trans Papua
• penembakan di Papua
• Penembakan Nduga