2020, Jokowi Janjikan Semua Keluarga Miskin Dapat PKH

Mereka tidak mengerti bahwa kita punya PKH. Sebelumnya, yang kita berikan hanya 6 juta. Mulai 2018, sudah meloncat menjadi 10 juta

BERITA , NASIONAL

Kamis, 13 Des 2018 15:06 WIB

Author

Dian Kurniati

2020, Jokowi Janjikan Semua Keluarga Miskin Dapat PKH

Presiden Jokowi saat sosialisasi Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menjanjikan 15,6 juta keluarga miskin akan mendapat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, jika ia kembali terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2019.

Saat ini, baru 10 juta keluarga yang menikmati bantuan PKH senilai Rp1.890.000 per tahun.

"Jangan ada yang ngomong lagi, masak setiap hari yang diurus hanya infrastruktur-infrastruktur. Mereka tidak mengerti bahwa kita punya PKH. Sebelumnya, yang kita berikan hanya 6 juta. Mulai 2018, sudah meloncat menjadi 10 juta. Kalau ini nanti sudah mapan, di 2020, saya ingin agar yang masuk dalam kotak keluarga miskin, 15,6 juta, itu semuanya harus dapat PKH," kata Jokowi di depan para pendamping penerima bantuan PKH di Istana Negara, Kamis (13/12/2018).

Menurut Presiden, bantuan sosial PKH juga akan meningkat pada tahun depan, dengan berbagai indikator yang telah ditentukan.

Kenaikan dana bansos tersebut, harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan, seperti pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.

Baca: Jokowi Ancam Cabut Kartu PKH Jika Dana Bansos untuk Beli Rokok

Selain menaikkan nominal, Presiden Jokowi juga berjanji akan mencairkan dana bansos PKH lebih cepat di tahun depan. Jika pada tahun ini dana bansos PKH cair bertahap pada Februari, Mei, Agustus, dan November, maka tahun pencairan tahun depan direncanakan pada Januari, April, Juni, dan Oktober.

Jokowi juga meminta para pendamping keluarga PKH memastikan penggunaan bantuan tersebut tepat sasaran, agar masyarakat miskin semakin sejahtera.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu ingin agar pendamping keluarga penerima bansos PKH ini belajar atau studi banding ke luar negeri.

"Para pendamping tersebut harus belajar tentang manajemen bantuan sosial di negara maju," katanya.

Jokowi menilai, strategi tersebut secara tak langsung akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Oleh karena itu, ia memerintahkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita agar mengirim  pendamping program PKH ini studi banding ke luar negeri.

"Saya minta nanti ada seleksi di pendamping-pendamping PKH ini, ada yang kita kirim ke luar negeri. Bisa sekolah, bisa training, bisa melihat dan membandingkan negara maju itu seperti apa, dan kita nanti harus mengambil posisi seperti apa, supaya terbuka wawasan kita," kata dia.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pendamping PKH memiliki pekerjaan besar untuk memastikan dana bantuan yang diterima 10 juta keluarga tersebut dimanfaatkan secara tepat sasaran, karena tugas para pendamping akan semakin berat pada 2020 yang jumlah penerima PKH adalah semua keluarga miskin, yaitu 15,6 juta keluarga.

"Para pendamping PKH harus bisa mengusahakan keluarga miskin tersebut memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan keluar dari garis kemiskinan dengan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan lansia," jelas Jokowi.

Ia juga mengklaim pemerintah telah berusaha keras mengurangi kemiskinan, dari yang awalnya 11,2 persen pada 2014 menjadi single digit 9,8 persen pada 2018.

Ditambahkannya, penyaluran dan pemanfaatan PKH yang efektif, akan berkontribusi besar pada pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi, Penerima Bantuan Sosial PKH akan Jadi 15,6 Juta Keluarga

 

Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.