NASIONAL

Memangkas Prevalensi Stunting di Indonesia

"Menko PMK Muhadjir Effendy menginstruksikan seluruh daerah di Indonesia menekan prevalensi stunting menjadi nol kasus."

Memangkas Prevalensi Stunting di Indonesia

KBR, Jakarta - Prevalensi stunting atau tengkes di Indonesia tergolong tinggi di ASEAN. Pada 2020, angka stunting anak Indonesia usia di bawah lima tahun mencapai 31,8 persen. Tertinggi kedua di ASEAN, di bawah Timor Leste, yang mencapai 48,8.

Pada 2021, angka stunting menurun sebesar 24,4 persen berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Namun, persentase itu lebih tinggi ketimbang standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni kurang dari 20 persen.

Itu sebab, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menginstruksikan seluruh daerah di Indonesia menekan prevalensi tengkes menjadi nol kasus.

“Targetnya masih jauh karena sasaran, Presiden menargetkan 14 persen tahun 2024. Angka sunting di Temanggung, harus di bawah 14 persen,” ucap Menko PMK kepada wartawan di Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, (8/11/2022).

Menko PMK, Muhadjir Effendy menambahkan, strategi pemeritah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting yaitu melakukan kolaborasi dan konvergensi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga berkomitmen memperbaiki gizi balita hingga mencegah pernikahan dini.

HPK Belum Sesuai Harapan

Namun, realitasnya di lapangan, perilaku pengasuhan seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) bayi usia dua tahun masih belum sesuai harapan. Padahal masa tersebut sangat memengaruhi tumbuh kembang bayi hingga dewasa.

Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan telah mengerahkan 200 ribu tim pendamping keluarga rentan melahirkan bayi tengkes. Tim pendamping keluarga itu terdiri dari 600 ribu personel yang terdiri dari bidan, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) hingga BKKBD.

“Bagaimana menyadarkan masyarakat akan stunting itu sendiri. Apa penyebabnya sekaligus bagaimana mencegahnya. Mereka ini tim pendamping keluarga juga, melakukan pendampingan. Mendampingi mereka-mereka risiko tinggi stunting ini untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Termasuk memastikan keluarga-keluarga risiko tinggi stunting yang merupakan diantara mereka, bisa jadi sasaran-sasaran bantuan program pemerintah dipastikan melalui tim pendamping keluarga ini mendapatkan bantuan dengan baik, sehingga tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu,” ucap Teguh dalam diskusi daring, Selasa, (8/11/2022).

12 Provinsi Prioritas

BKKBN mencatat ada 12 provinsi prioritas untuk rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia sebesar tiga persen pada tahun ini, serta 14 persen pada 2024.

Belasan provinsi itu di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.

Di Jawa Barat, prevalensi tengkes mencapai 24,5 persen. Namu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Sumasna meragukan data prevalensi tengkes di wilayahnya.

“Studi status gizi Indonesia tahun 2021, Jawa Barat berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebanyak 10,8 persen dari angka 35,3 di 2013 dengan rata-rata penurunan 1,2 persen per-tahun. Namun jika merujuk pada target prevalensi 14% tahun 2024 berdasarkan target RPJMN maka diperlukan upaya yang extra ordinary dan perlu percepatan penurunan stunting 10,5 persen dalam 3 tahun,” ucap Sumansa dalam webinar daring, Selasa, (8/11/2022).

Bapak Asuh Anak Stunting

Komitmen sama juga diupayakan Pemerintah Provinsi Jawa tengah. Sebab, saat ini satu dari lima balita di sana mengalami gangguan pertumbuhan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku sudah mendorong percepatan penurunan angka tengkes di wilayahnya.

“Pemerintah mulai dari desa ya, mulai dari kecamatan juga terus kemudian di puskesmas, mereka semua bisa memberikan informasi yang benar. Nah terhadap mereka yang bermasalah cepat ditangani sejak dalam kandungan. Di brebes ini karena potensinya tinggi itu maka ya kerja kita harus lebih keras lagi, harus lebih sistematis lagi agar kita bisa mencegah stunting dan kalau sudah, bisa merespons dengan cepat,” ucap Ganjar di Brebes, Jawa Tengah, Rabu, (2/11/2022).

Salah satu upaya penurunan stunting di Jawa Tengah ialah dengan membentuk program bapak asuh anak stunting. Program ini digagas Desa Larangan, Kabupaten Brebes, dengan anggaran swadaya.

Dana itu antara lain digunakan untuk pendirian program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Gubernur Ganjar mengapresiasi program ini, dan berharap hal sama diterapkan di wilayah lain.

Sikap DPR soal Stunting

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat menilai prevalensi stunting di tanah air masih terlampau tinggi. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Nur Yasin mendorong kebijakan alokasi anggaran yang memadai untuk menekan jumlah tengkes, termasuk mengurangi balita yang kurang gizi.

“Stunting ini jadi bagian yang sangat penting karena angka stunting kita masih tinggi, sangat menyedihkan di 10 negara ASEAN Indonesia itu nomor 9 stunting, jadi memalukan sekali, memalukan sekali nomor 9. Hampir nomor buncit dan ini tidak boleh terjadi,” ucap Nur Yasin dikutip dari siaran TVR Parlemen, Senin, (31/10/2022).

Anggota Fraksi PKB Nur Yasin mengimbau para orang tua mengikuti arahan pemerintah untuk menekan kasus tengkes di tanah air.

Baca juga:

Editor: Sindu

  • cegah stunting
  • stunting
  • tengkes
  • prevalensi stunting
  • BKKBN
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Pemerintah ProvinsiJawa Tengah

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!