NASIONAL

2022-10-19T11:52:00.000Z

Walhi Minta G20 Bertanggung Jawab Atas Investasi yang Merusak Lingkungan di RI

"Kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM, menurut WALHI, antara lain terjadi di Sulawesi tengah dan Sulawesi barat melalui PT Astra Agro Lestari (PT AAL)."

KBR, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendorong pemerintah meminta pertanggung jawaban dari negara-negara anggota G20 yang melakukan praktik bisnis yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di Indonesia.

Eksekutif nasional WALHI Uli Arta Siagian mengatakan negara-negara yang tergabung dalam G20 dalam kegiatan investasi di Indonesia kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM, menurut WALHI, antara lain terjadi di Sulawesi tengah dan Sulawesi barat melalui PT Astra Agro Lestari (PT AAL).

WALHI menyebut PT Astra Agro Lestari memiliki 41 anak perusahaan yang tersebar di 8 provinsi. Uli Arta mengatakan ada tiga anak perusahaan PT Astra Agro Lestari yang menjadi fokus advokasi WALHI dalam kasus kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM adalah yaitu PT Agro Nusa Abadi (PT ANA), PT Lestari Tani Teladan (PT LTT) dan PT Mamuang.

Menurut Uli Arta, pemegang saham tersebar di PT AAL adalah Inggris yang juga anggota dari G20.

Ia mengatakan kegiatan pertemuan KTT G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia November mendatang mestinya menjadi kesempatan pemerintah untuk menagih tanggung jawaban atas kerusakan lingkungan tersebut.

Uli Arta mengatakan permintaan pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan memulihkan hak-hak rakyat dengan mereorganisasi wilayah kelola rakyat yang selama ini dirampas tiga anak perusahaan tersebut.

"Lalu pemerintah juga harus mendesak tiga anak perusaan ini melakukan pemulihan atas apa yang sudah dirusak oleh mereka dan tidak lupa juga pemerintah juga harus menindak tegas tiga perusahaan ini, karena mereka terbukti melakukan praktik bisnis tanpa izin dan mereka juga menanam sawit di luar dari Hak Guna Usaha (HGU) mereka," kata Uli Arta Siagian dalam konferensi pers Mempertanyakan Komitmen Negara G20 terhadap Keuangan Berkelanjutan, Selasa (18/10/2022).

Baca juga:

• Jokowi Bakal Tunjukkan Kepedulian Indonesia terhadap Lingkungan di KTT G20
• Upaya RI Mencapai Target Penurunan Emisi Karbon

Suspend PT AAL

Uli Arta Siagian mengatakan PT AAL memegang izin konsesi HGU di Indonesia di lahan seluas 297 ribu hektare.

Pemegang saham terbesar atau penerima manfaat terbesar dari PT AAL adalah Grup Jardine Matheson yang berasal dari Inggris.

Menurut Uli Arta, anggota keluarga Jadine Matheson juga menjadi manajer di lembaga pengelola aset BlackRock, Vanguard dan Capital Group. Tiga lembaga itu termasuk perusahaan yang menyalurkan kredit ke perusahaan yang melakukan praktik pelanggaran HAM dan lingkungan.

"BlackRock dan Vanguard berinvestasi masing-masing 42 juta dolar di Astra. Kalau kita pakai pendekatan persen, masing-masing sebesar 16 persen berinvestasi di Astra. Jadi mereka menerima manfaat yang besar dari aktivitas bisnis perkebunan Astra, yang paling tidak mengkriminalisasi 8 orang," kata Uli Arta.

Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian mengatakan investor dan kreditor yang memberikan investasi dan kredit ke Astra, sebagian besar merupakan negara anggota G20.

Menurut Uli, hal itu sudah jelas praktik negara-negara G20 mengkriminalisasi, mengakibatkan konflik, perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan deforestasi di Indonesia.

"Dari proses yang kami lakukan, dalam advokasi rantai pasok dalam dua tahun terakhir, kami berhasil mendesak enam consumer brand internasional mensuspend minyak sawit dari Astra Group," kata Uli Arta.

Adapun merek konsumer itu antara lain Danone yang berkomitmen mensuspend AAL, Nestle berkomitmen mensuspend 3 anak perusahaan AAL. Sedangkan Procter & Gambler (P&G) mensuspend 3 anak perusahaan AAL. Hershey juga mensuspend AAL. Colgate mensuspend 3 anak perusahaan AAL. L'Oreal juga mensuspend AAL.

"Dari jumlah itu, baru Nestle yang membuat surat terbuka ke publik tentang suspend itu. Sedangkan lima consumer brand lainnya melalui email pribadi, kepada WALHI tentang suspend mereka," kata Uli Arta.

Baca juga:

• Negara Rugi Rp78 Triliun, Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi Sawit
• Rekomendasi Pencabutan Izin 34 Perusahaan Sawit di Papua

Kreditor dan investor

Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Edi Sutrisno mengatakan 90 persen kreditor di dunia berasal dari negara-negara G20.

"Kalau kita sibuk menyiapkan event gede G20, menyiapkan konten luar biasa, tapi ternyata di sisi lain pembiayaan masih diarahkan ke investasi perusahaan yang berdampak pada deforestasi, dampak sosial dan dampak lingkungan," kata Edi Sutrisno.

Edi Sutrisno menyebut Brazil, Uni Eropa, Indonesia, Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan kreditor teratas dari negara G20.

Kreditor dari nengara G20 yang menyalurkan utang dan penjaminan perusahaan dengan komoditas yang merisikokan hutan pada 2016-2022 berdasarkan region.

39,8 miliar dolar AS obligasi dan penguasaan saham disediakan oleh investor per 2022. Sebanyak 55 persen berada di Asia Tanggara.

Obligasi dan penguasaan saham teratas pada komoditas palm oil (sawit) sebanyak 47 persen serta pulp and paper 23 persen. Lainnya pada komoditas karet (12 persen), daging sapi (10 persen), kedelai (4 persen).

Investor terbesar berasal dari Amerika Serikat, Malaysia dan Brazil. Sebanyak 54 persen investor berasal dari negara-negara G20, dan 46 persen dari negara non-anggota G20.

Editor: Agus Luqman

• Walhi
• KTT G20
• sawit
• PT AAL