NASIONAL

2022-10-31T21:47:00.000Z

Gelombang PHK dan Potensi Membeludaknya Angka Pengangguran

"Grafik investasi meningkat, namun penyerapan lapangan kerja masih rendah, lantaran investasi yang masuk tidak mencakup pada seluruh sektor."

KBR, Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir, atau sejak pandemi COVID-19 pada 2020. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di periode tahun tertentu.

Menaker Ida Fauzia menyebut, angka pengangguran menurun, salah satunya karena ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbuka per Februari tahun 2022 mencapai 8,4 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen. Kita bersyukur, kalau kita lihat data BPS, pengangguran tahun 2020 7,07 persen. Kemudian tahun 2021 6,2 persen. Dan alhamdulillah atas kerja keras semua stakeholder ini, pengangguran bisa kita turunkan menjadi 5,83 persen," kata Ida dalam acara 'Temu Alumni Pelatihan Vokasi', Minggu,(30/10/22).

Meski pengangguran sedikit teratasi pada tahun ini, namun Menteri Ida memperkirakan Indonesia masih bakal menghadapi sejumlah krisis yang terjadi secara global pada tahun depan. Kondisi itu terjadi, di saat Indonesia dan banyak negara di dunia tengah berupaya bangkit dari pandemi virus korona.

Selain itu, jumlah angkatan kerja juga bertambah hingga 4,2 juta orang per tahun. Penambahan terjadi lantaran dampak dari bonus demografi, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Itu sebab, pemerintah berupaya terus menekan angka pengangguran.

"Jadi prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi solusi dan pasti mengurangi angka pengangguran kita," ujarnya.

Respons Kadin

Fakta berbeda disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin justru memproyeksikan jumlah pengangguran berpotensi meningkat kembali tahun ini.

Penyebabnya, menurut Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz, adalah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat merosotnya produksi.

“Karena memang pasar kerja saat ini juga memang sedang lesu juga, secara otomatis pengangguran juga semakin bertambah. Namun, kiranya kita juga sebagai pengusaha tetap harus optimis menyikapi hal tersebut. Persoalannya adalah saat ini cash in-nya itu terhambat. Artinya bahwa cash management tidak berjalan. Nah, itu persoalannya itu di sana, makanya proses produksi itu jadi stagnan gitu ya. Dengan stagnan itu jadi kita secara otomatis juga akan melakukan efisiensi itu. Efisiensi dalam hal ini juga mengurangi karyawan yang dimaksud. Sebisa mungkin sebetulnya kita akan mempertahankan tersebut ya, misalnya dengan cara switching dari sisi apa sih pekerja, mengurangi jam kerja gitu ya. Namun, kiranya sampai kapan itu bisa bertahan,” kata Adi kepada KBR, Senin, (31/10/2022).

Adi menuturkan sejumlah sektor itu antara lain garmen, tekstil hingga otomotif. Kata dia, industri-industri itu telah terkontraksi hingga 50 persen.

“Adapun gelombang PHK itu juga dimulai dari perusahaan startup yang terutama yang berbasis teknologi. Karena memang proses daya penerapannya juga memang tidak mungkin kan artinya tidak bergerak. Kedua yang paling banyak gelombang PHK itu di dunia manufacturing khususnya, karena juga permintaan atau ordernya menurun khususnya juga di sektor misalnya garmen, tekstil termasuk otomotif ya. Jadi hampir rata-rata antara 30-50 persen terkontraksi itu ya semuanya. Karena akibat dampak dari krisis ekonomi global,” kata Adi.

Catatan INDEF

Sementara itu, berdasarkan analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penyerapan lapangan kerja masih rendah, lantaran investasi yang masuk tidak mencakup pada seluruh sektor.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut investor pada sektor tersier saja yang ditarik masuk ke tanah air. Selain itu kata dia, rasio penyerapan tenaga kerja yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selalu lebih unggul dibandingkan yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA)

“Kalau kita lihat yang menyerap tenaga kerja justru PMDN. PMA penurunan lho grafiknya. Grafik dari investasi naik, meningkat, cuma penyerapan tenaga kerjanya justru turun. Rata rata per bulan atau per triwulan misalnya turun 146 ribu, terus ke 143 ribu ke 142 ribu ya. Itu karena investasi yang masuk itu ke sektor tersier misal ke keuangan, kemudian ke sektor teknologi informasi, sektor jasa lah, termasuk sektor perdagangan. Jarang yang masuk ke sektor industri padahal industri yang paling banyak yang butuh tenaga kerja seperti tekstil, alas kaki, otomotif,” kata Tauhid kepada KBR, Senin, (31/10/2022).

Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah memberikan sejumlah relaksasi terhadap perusahaan yang tujuannya menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Pertama membantu fasilitasi pelaku usaha untuk mencari pasar yang relatif stabil atau bertahan. Apakah merubah negara atau menjajah negara lain sehingga paling tidak tujuannya atau misalnya tadi yang tujuan ekspor merubah untuk lokal tujuannya untuk mempertahankan market kedua tentu saja membantu memfasilitasi katakanlah restrukturisasi pinjaman mereka dibantu yang terkena ini pengurangan kewajiban pajaknya ataupun restrukturisasi usaha dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi dengan catatan sepanjang mereka tidak melakukan PHK,” kata Tauhid.

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, pada triwulan III-2022, realisasi investasi di Indonesia mencapai lebih dari 300 triliun rupiah secara tahunan (yoy), atau tumbuh sekira 42 persen. Investasi dengan nilai tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 325 ribu orang.

Baca juga:

• Pengangguran Tinggi, Tenaga Kerja Didominasi Lulusan SMP

Editor: Sindu

• PHK
• angka pengangguran
• pengangguran
• ketenagakerjaan