Bagikan:

Nelayan Kecil Sulit Akses BBM, Pemerintah Luncurkan “Solusi”

Program ini baru diuji coba di Cilacap, Jawa Tengah sejak akhir pekan lalu.

NASIONAL

Senin, 19 Sep 2022 20:22 WIB

Nelayan Kecil Sulit Akses BBM, Pemerintah Luncurkan “Solusi”

Ilustrasi: Ikan tangkapan nelayan Aceh melimpah namun harga jual menurun 50 persen. Sabtu (11/04/2020). Foto: Antara

KBR, Jakarta- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan program Solar untuk Koperasi Nelayan atau disebut Solusi. Sasaran dari program ini adalah para nelayan yang menjadi anggota koperasi.

Program ini baru diuji coba di Cilacap, Jawa Tengah sejak akhir pekan lalu. Di sana, Solar bersubsidi langsung disalurkan ke SPBU Nelayan (SPBUN) di bawah Koperasi Mino Saroyo yang beranggotakan 8.500 nelayan.

Di koperasi tersebut, nelayan bisa membeli solar dengan harga Rp6.800 per liter. Selama ini nelayan membeli solar dengan harga Rp7 ribu hingga Rp10 ribu per liter.

Nantinya program ini akan diperluas di enam lokasi, yakni Aceh, Sumatra Utara, Indramayu Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Jika terlaksana dengan baik, maka program Solusi akan diterapkan di seluruh wilayah.

“Rapat kedua saya dengan Pak Teten menteri koperasi melihat bagaimana program solusi untuk nelayan ini bisa menjadi pilot project untuk yang pertama. Tiga bulan lagi baru di tujuh titik yang sudah disampaikan sebelumnya,” kata Erick kepada dalam akun Instagram Pribadinya, Sabtu, (17/9/2022).

Selain itu, Erick menyatakan bakal membenahi aksesibilitas nelayan terhadap solar bersubsidi agar program ini tepat sasaran dan langsung dialokasikan untuk mereka. Pemerintah menggandeng koperasi para nelayan untuk memastikan akurasi data yang meliputi nama, alamat dan tersistem digital.

Baca juga:

Guna mendukung program ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan.

"Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya antara lain terus mempermudah BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Upaya jangka pendek yaitu agar penyediaan BBM agar sedapat mungkin tidak berkurang," kata Sakti dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin, (12/09/22).

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut tambahan kuota BBM bersubsidi penting dilakukan agar tidak ada penumpukan antrean kapal di pelabuhan.

"Di mana KKP telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi ke masing-masing lembaga penyalur BBM ke nelayan agar tidak terjadi penumpukan kapal di beberapa pelabuhan perikanan," ujarnya. 

Sakti mencatat ada 388 SPBU Nelayan (SPBUN) di sekitar 11 ribuan desa nelayan. Para nelayan itu harus mengantongi Kartu Nelayan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Baca juga:

Anggota Komisi Kelautan DPR, Daniel Johan mendorong pemerintah memastikan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan itu merata di seluruh Indonesia. Ia juga meminta pemerintah mengawasi ketat pelaksanaan program tersebut agar maksimal.

"Ya kita dorong ini berlaku untuk seluruh nelayan kecil se-Indonesia. Kalau tidak kasihan dong, diskriminasi dong. Tinggal memang ada keberpihakan politik anggaran bagi nelayan. Kalau permasalahan BBM ini enggak diatasi dengan baik ya, kenaikannya begitu tinggi, saat ini sangat banyak kapal-kapal yang tidak melaut. Nanti nelayan bisa musnah dari Indonesia," kata Daniel saat dihubungi KBR, Minggu, (18/09/22).

Politikus PKB, Daniel Johan juga meminta pemerintah memastikan persyaratan memperoleh BBM subsidi tidak menyulitkan nelayan. Ia berharap program tersebut bisa segera dilaksanakan. Sebab, para nelayan sudah terdampak kenaikan harga BBM dan sangat sulit mendapat solar untuk melaut.

" Karena bahan bakar begitu tinggi, sehingga saat mereka melaut bukan keuntungan yang mereka dapat, tapi kerugian. Nah, sehingga itu harus dipikirkan dalam konteks juga ketahanan pangan kita. Karena Indonesia juga kekurangan ikan kalau tidak," imbuhnya. 

Baca juga: 

Dalam catatan lembaga Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, 70 persen dari biaya operasional melaut, dikeluarkan nelayan untuk pembelian BBM. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, saat ini nasib nelayan sangat bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM). 

"Penting untuk dipastikan bahwa kriteria penerima BBM bersubsidi adalah mereka yang tergolong sebagai nelayan kecil, atau mengacu pada Undang-Undang Perikanan, maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pembudidaya ikan dan petambak garam adalah mereka yang menggunakan kapal atau perahu berukuran 5 sampai 10 GT," ucap Abdul kepada KBR, Minggu, (18/9/2022).

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengusulkan agar pemerintah melibatkan organisasi nelayan berbadan hukum, guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tepat sasaran.

Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi secara bertahap penyaluran program subsidi untuk nelayan. Evaluasi itu diperlukan sebelum penerapan ini diperluas ke seluruh Nusantara.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending