NASIONAL

BBM Naik, Jumlah Warga Miskin Bertambah atau Tidak?

"Kalangan Ekonom meragukan bantuan sosial sebesar Rp24,07 triliun yang digelontorkan pemerintah bisa menutupi dampak harga BBM naik terhadap warga miskin."

Heru Haetami

BBM Naik
Warga berjualan di depan rumahnya di pinggir rel kereta api Pejompongan, Jakarta (2/2/2021). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

KBR, Jakarta - Kalangan Ekonom meragukan bantuan sosial sebesar Rp24,07 triliun yang digelontorkan pemerintah bisa menutupi dampak harga BBM naik terhadap warga miskin.

Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, anggaran tersebut tidak akan maksimal menahan masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan, karena tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

“Manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan adanya BLT BBM ini tidak sebanding dengan dampak buruk daripada inflasi. Karena apa? Satu, dari sisi besaran tidak sebanding dengan kenaikan inflasinya. Yang kedua, dari sisi kecepatan penyaluran BLT yang lebih lambat dibandingkan dengan efek daripada kenaikan BBM yang sudah diumumkan. Lalu yang ketiga juga dari sisi coverage siapa yang mendapatkan ini? Masih banyak sebetulnya masyarakat miskin yang selama ini belum bisa mengakses atau mendapatkan bansos. Itu dari data BPS sendiri,” kata Faisal kepada KBR, Senin (5/9/2022).

Faisal menambahkan, dampak kenaikan harga BBM ini justru akan meningkatkan jumlah warga yang jatuh ke bawah garis kemiskinan. Sehingga kondisi ini bertolak belakang dengan target pemerintah yang berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrim.

Kendati demikian, Faisal mendorong pemerintah segera mempercepat penyaluran bantuan tersebut untuk mengurangi dampak terburuk dari kenaikan BBM, terhadap angka kemiskinan. Dia juga mengingatkan pemerintah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Sering kali kita mengejar waktu supaya segera disalurkan ketidaktepat sasaran itu besar terjadi. Masalah data, masalah akses kepada kalangan miskin ini susah dijangkau,” katanya.

Jumlah Warga Miskin Tak Bertambah

Sebelumnya, pemerintah optimistis penambahan angka kemiskinan di Indonesia tetap bisa ditekan, meski pemerintah memutuskan harga BBM subsidi naik.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers terkait pengalihan subsidi BBM, Sabtu (3/9/2022).

"Kita perkirakan dengan bantuan sosial tambahan Rp24,17 triliun maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga. Dan bahkan upayakan turun melalui program-program pemerintah lainnya," ujar Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani merinci Bansos sebesar Rp24,17 triliun yang ditargetkan untuk 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan, dengan total Rp12,4 triliun.

Kemudian pemberian subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan, dengan total Rp9,6 triliun.

Baca juga:

- Tunggu Pendataan, Pemda DIY Belum Bisa Bagikan BLT BBM

- BPS: Harga BBM Bersubsidi Naik, Warga Miskin Bertambah

Lalu, Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan hitungan tersebut angka kemiskinan bisa ditekan turun sebesar sekitar 1,07 persen.

Editor: Fadli Gaper

  • BBM bersubsidi
  • harga bbm naik

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!