KBR, Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan masih perlu sosialisasi yang lebih masif lagi terkait batasan dari kampanye di fasilitas pendidikan pascaputusan Mahkamah Agung (Agung).
Menurut Anggota Bawaslu, Puadi, guna memberikan kejelasan terkait kampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah hingga fasilitas pemerintah, KPU sebagai regulator perlu menyusun regulasi teknis yang akan menjadi rujukan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
"Pengawasan kampanye secara teknis menjadi tanggung jawab pengawas pemilu. Mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, ataupun pengawas ad hoc, yang berada dalam yurisdiksinya masing-masing. Selain itu, untuk memperluas spektrum pengawasan kampanye, Bawaslu juga mendorong adanya pengawasan partisipatif, masyarakat perlu diberikan edukasi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye," ujar Anggota Bawaslu, Puadi kepada KBR, Senin (21/8/2023).
Selain itu, Anggota Bawaslu, Puadi menyambut baik langkah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sama dalam perumusan aturan turunan untuk pengawasan.
Baca juga:
- SBY Sebut Pemilu 2024 Tidak Jurdil, Begini Kata Sekjen PDIP
- Soal Capres-Cawapres, Jokowi: Saya Bukan Lurah
Anggota Bawaslu, Puadi memaknai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kampanye di fasilitas pendidikan sebagai larangan yang bersyarat.
Puadi menjelaskan sifat bersyaratnya ialah tidak membawa alat peraga kampanye dan hadir tanpa inisiatif sendiri melainkan atas undangan.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). Peraturan yang akan direvisi itu adalah Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Editor: Rony Sitanggang
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
