NASIONAL

Hilirisasi Industri Dongkrak Ekspor RI 20 Persen

""Kalau dulu itu kita komoditas bahan baku, terus kita ekspor. Sekarang hilirisasi terjadi, dan betul-betul mempunyai impact yang positif," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia."

KBR, Semarang - Kementerian Investasi mengklaim kebijakan hilirisasi industri memiliki andil besar dalam mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia. Kebijakan hilirisasi industri dicanangkan sejak 2010, sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini ekspor RI tumbuh hingga hampir 20 persen, karena Indonesia tidak lagi mengandalkan ekspor bahan baku seperti sebelumnya.

“Yang paling menarik itu adalah ekspor. Ekspor itu tumbuh 19,7 persen. Kenapa ini terjadi? Karena memang ekspor kita sekarang tidak hanya mengandalkan bahan baku. Kalau dulu itu kita komoditas bahan baku, terus kita ekspor. Sekarang hilirisasi terjadi, dan betul-betul mempunyai impact yang positif,” kata Bahlil dalam konferensi pers Kementerian Investasi, Senin (8/8/2022).

Bahlil Lahadalia mengatakan agenda hilirisasi industri tidak hanya untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga membuka semakin banyak lapangan pekerjaan, sehingga penghasilan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Ia juga menambahkan pertumbuhan ekspor yang masif tersebut merupakan buah dari agenda transformasi ekonomi yang telah dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo.

Investasi dalam sektor hilirisasi akan terus didorong untuk mempercepat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bahlil Lahadalia menambahkan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dipertahankan salah satunya dengan menjaga stabilitas politik, baik di dalam atau luar negeri.

Kementerian Investasi sendiri akan fokus dalam berkolaborasi bersama pengusaha besar, pengusaha daerah, maupun UMKM dalam rangka melakukan percepatan-percepatan pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Baca juga:

• Kemen ESDM: 11 Perusahaan Komitmen Bangun Proyek Hilirisasi Batu Bara
• BKPM: Indonesia akan Gandeng Swiss untuk Gasifikasi Batu Bara

Dongkrak Daya Saing

Sebelumnya, pekan lalu Presiden Joko Widodo mengatakan di masa depan, bukan negara besar yang akan mengalahkan negara kecil ataupun negara kaya yang akan mengalahkan negara miskin. Melainkan negara cepat yang akan mengalahkan negara yang bergerak lambat.

Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, kata Jokowi, dibutuhkan setidaknya tiga fondasi utama, yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi.

"Satu, infrastruktur. Ini mungkin baru akan terasa nanti lima tahun atau sepuluh tahun yang akan datang, tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing," kata Jokowi saat secara resmi membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022).

Presiden Joko Widodo mengatakan dalam tujuh tahun ini, pemerintah telah bertambah 2.042 km jalan tol, 5.500 km jalan nontol, 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, 38 bendungan baru 38, dan 1,1 juta hektare irigasi.

"Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang, dan nanti efeknya akan ke APBN," lanjutnya.

Fondasi kedua adalah hilirisasi dan industrialisasi. Presiden Jokowi menyoroti ekspor bahan mentah yang telah dilakukan sejak lama, misalnya nikel.

Menurutnya, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah pada 2014 hanya mencapai USD1 miliar atau Rp15 triliun dan melompat berkali-kali lipat setelah ekspor tersebut dihentikan.

"Begitu kita stop, 2017 setop (ekspor bahan mentah) nikel, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Itu baru satu komoditas," imbuhnya.

Baca juga:

• Janji Permudah Izin Investasi Hilirisasi di RI, Bahlil: Nanti Saya Sendiri yang Urus
• Luhut Sebut Indonesia Bakal Miliki Industri Petrokimia Terbesar di Dunia

Menurut Presiden Jokowi, dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, penerimaan pajak akan meningkat. Kedua, membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Untuk itu, pemerintah berencana menghentikan ekspor bentuk bahan mentah untuk komoditas lainnya.

"Setelah nikel, meskipun belum rampung (gugatan) di WTO, akan kita stop lagi tahun ini. Mungkin timah atau bauksit, stop. Kerjakan oleh BUMN, bekerja sama dengan swasta. Kalau BUMN dan swasta belum siap teknologinya, mengambil partner, enggak apa-apa. Partner asing untuk transfer teknologi, enggak apa-apa," jelasnya.

Fondasi ketiga adalah digitalisasi, utamanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Presiden, ada 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang semuanya berkontribusi pada 61 persen ekonomi Indonesia.

"Jangan lupakan mereka yang kecil-kecil ini. Oleh sebab itu, kita terus mendorong mereka untuk masuk pada ekosistem digital. Ini nanti yang akan menjadi fondasi kuat ekonomi Indonesia, (yaitu) usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, bukan yang gede-gede," ucapnya.

Jika hilirisasi dan industrialisasi tersebut dilakukan secara konsisten, Jokowi meyakini, PDB/GDP ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada ranking 15 di dunia akan dapat melompat ke urutan ketujuh di dunia pada 2030 nanti, dan urutan keempat pada tahun 2045.

"Kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, GDP kita baik, nanti di 2030 perkiraan kita sudah tiga kali yang sekarang, dari yang sekarang USD1,2-1,3 triliun menjadi di atas USD3 triliun. Akhirnya apa? APBN kita menjadi menggembung lebih besar," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman

• BKPM
• investasi
• hilirisasi
• jokowi