Ini Kunci Turunkan Stunting Menurut Menteri PPPA & Menkes

"Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2024, kasus stunting di Indonesia bisa ditekan hingga berada di angka 14 persen. Jokowi juga menargetkan angka kematian ibu melahirkan bisa ditekan."

KBR, Jakarta - Pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan di era disrupsi dan pandemi Covid-19, segala upaya pemenuhan hak anak merupakan bagian utama dari percepatan penurunan stunting.

Ia mengatakan diperlukan kemudahan aksesibilitas dan sarana yang diperlukan bagi para Ibu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

"Bagi para ibu dan calon ibu, pemerintah harus harus mendorong aksesibilitas dan sarana yang terjangkau, baik secara jarak maupun finansial. Mereka harus memiliki akses terhadap pengetahuan dan informasi mengenai pemenuhan gizi anak yang seimbang serta berkomitmen memberikan ASI esklusif pada anak," kata Bintang dalam Rakornas Bergerak Bersama Untuk Percepatan Penurunan Stunting secara daring, Selasa (24/8/2021).

Bintang mengatakan, kementeriannya terus bergerak bersama dan memperkuat sinergi dari tingkat pusat, daerah, hingga akar rumput untuk memutus masalah stunting.

Ia meyakini, penyelesaian masalah stunting ini bukan sesuatu yang mustahil bila orang tua, yakni Ibu dan Ayah bisa melakukan pola pengasuhan yang tepat.

Baca juga:

• Potret Penanganan Stunting di Masa Pandemi 
• Pemerintah : Stunting Turun Rata-Rata 1,6 Persen Pertahun 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2024, kasus stunting di Indonesia bisa ditekan hingga berada di angka 14 persen. Jokowi juga menargetkan angka kematian ibu bisa ditekan hingga di bawah 183 kasus per 100.000 ibu melahirkan.

Saat ini, status Indonesia masih berada di urutan keempat tertinggi dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting.

Jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen. Kasus stunting menurun lumayan dibandingkan pada 2013 yang mencapai 37,8 persen.

Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen.

Penguatan yankes dan gizi

Kementerian Kesehatan optimistis, target pemerintah dalam menurunkan angka stunting dari 27 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim, telah mengupayakan penguatan layanan kesehatan dan gizi dalam rangka penurunan angka stunting nasional.

Program tersebut dilakukan di semua level pelayanan kesehatan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit di daerah-daerah. Di antaranya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, serta penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu.

"Kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga menambah tantangan di berbagai tatanan. Namun, berbagai upaya strategis untuk meminimalisir dampak terus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional secara daring dengan tema percepatan penurunan stunting, Senin (23/8/2021).

Baca juga:

• Wapres: 1 dari 4 Balita Indonesia Alami Stunting 
• Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan 

Budi menambahkan, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, jaminan kebersihan sanitasi, dan pemenuhan imunisasi bagi anak menjadi aspek penting dalam pencegahan stunting yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, pengentasan kemiskinan akibat Covid-19 juga penting untuk segera diatasi, sebab dapat meningkatkan risiko stunting akibat pemenuhan gizi anak yang tidak optimal.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupannya.

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia telah meningkatkan kerentanan stunting pada anak yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19, terutama bagi anak yang berumur 0-2 tahun.

Editor: Agus Luqman

• Stunting
• Jokowi
• gizi
• tumbuh kembang anak
• ASI eksklusif
• pelayanan kesehatan