Kemenkumham Tolak Publikasikan Draf RKUHP

"Draf RKUHP terbaru masih terus digodok oleh pemerintah dan DPR."

KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak mempublikasikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Juru Bicara Kemenkumham Tubagus Erif mengatakan, draf RKUHP terbaru masih terus digodok oleh pemerintah dan DPR.

Dia menyebut, pasal-pasal yang beredar di publik merupakan draf RKUHP lama atau 2019.

"Belum bisa mengeluarkan. Karena konsep atau draf yang dibahas itu kan sifatnya kan sekarang dinamis. Tim sedang meminta masukan dari publik, terus banyak mendapat masukan. Sehingga draf itu masih belum bisa tetap. Kemudian, belum ada kesepakatan dengan DPR jadi belum bisa dikeluarkan. Rujukannya (sekarang) hanya (draf) tahun 2019 itu," ujar Erif saat dihubungi KBR, Kamis (16/6/2022).

Tubagus Erif menambahkan, kepastian waktu disahkannya RKHUP tergantung dari kesepakatan pemerintah dan DPR. Ia tak menampik, RKUHP bisa disahkan pada masa sidang kelima di DPR pada Juli mendatang.

Baca juga:

• 'Persekongkolan Jahat' Membungkam Publik Lewat RKUHP
• Tetap Masukkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Ini Alasan Pemerintah

"Kalau memang memang Pak Wamen menyampaikan seperti itu, ya bisa jadi seperti itu karena kan beliau yang termasuk tim pakar KUHP-nya itu karena beliau yang paham soal dinamika yang terjadi dengan DPR," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej memperkirakan RKUHP akan disahkan pada Juli mendatang.

"RKUHP masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2022 sehingga diharapkan RKUHP direncanakan akan diselesaikan pada masa sidang kelima DPR tahun 2022 ini," kata Eddy saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: 

• Tim Perumus RKUHP: Aborsi Dilarang, Kecuali Korban Perkosaan dan Darurat Medis
• DPR: Delik Agama di RKUHP Picu Masalah

Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak pemerintah dan DPR segera membuka draf RKUHP terbaru. Aliansi menilai, proses pembahasan yang tidak transparan dan nirpartisipatif mencederai hak asasi warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Aliansi, sejak September 2019 hingga Mei 2022, tidak pernah ada naskah RKUHP yang resmi dipublikasikan kepada masyarakat. Sementara proses pembahasan oleh Pemerintah dan DPR terus berjalan.

Editor: Wahyu S.

• RKUHP
• pasal penghinaan
• Kemenkumham
• draf rkuhp