KBR, Jakarta - Kebebasan berpendapat di kalangan buruh diklaim semakin bebas pasca-reformasi. Bahkan, menurut bekas aktivis buruh yang kini menjabat Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, kaum buruh makin bebas menyuarakan opini dan berorganisasi. Tidak ada lagi bentuk hambatan apapun dari rezim penguasa.
"Ada kebebasan yang sangat-sangat kuat dalam mengungkapkan pendapat, beropini, berorganisasi. Dulu serikat pekerja dan serikat buruh itu di zaman kita masih berjuang itu, hanya dua, yang punya pemerintah itu satu. Nah sekarang itu hampir 250 atau 300 serikat pekerja tingkat lokal, tingkat nasional mencapai 16. Jadi dari segi kuantitatif ada peningkatan besar dari jumlah organisasi dan keberanian orang untuk mengungkapkan pendapat, bahkan untuk beroposisi terhadap pemerintah," kata Dita Indah saat dimintai komentar KBR terkait "25 Tahun Usia Reformasi", melalui telepon pada Senin (22/5/2023).
Dita juga mengeklaim, saat ini penyusunan regulasi selalu melibatkan kalangan buruh. Dita berharap, kehadiran dirinya di pemerintahan bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan para aktivis buruh yang senantiasa menyuarakan berbagai kritik.
"Proses penyusunan regulasi itu menjadi lebih panjang dan lebih lama. Kenapa? Karena proses dialognya juga menjadi lebih panjang. Jadi lebih lama. Jumlah serikat pekerja yang harus diakomodir, diundang, diajak bicara itu lebih banyak," ujarnya. "Jadi lebih panjang, lebih ruwet, lebih melelahkan. Ya tapi itu konsekuensi demokrasi ya."
Baca juga:
- 25 Tahun Tragedi Trisakti: Desakan dan Cerita Saksi Mata
- 25 Tahun Tragedi Trisakti, Aktivis 98: Selesaikan di Jalur Hukum
Dita Indah Sari dulu kerap menyuarakan perjuangan kalangan buruh di era Orde Baru. Dia ditangkap ketika sedang memimpin aksi di Surabaya, Juli 1996. Dita ditahan di LP Wanita Malang dan LP Wanita Tangerang tahun 1997-1998. Dia kemudian dibebaskan setelah mendapat amnesti dari Presiden BJ Habibie.
Setelah Reformasi, dirinya mendeklarasikan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. Kini, dia bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Editor: Fadli
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
