Bagikan:

Membaca Sikap Jokowi terkait Wacana Penundaan Pemilu

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden."

NASIONAL

Senin, 11 Apr 2022 15:23 WIB

Author

Heru Haetami

penundaan pemilu

Mahasiswa menggelar aksi menolak penundaan pemilu di depan Gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang, Senin (11/4/2022). (Foto: ANTARA/Aji Styawan)

KBR, Jakarta - Isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode memantik ribuan mahasiswa turun ke jalan. 

Meski Presiden Joko Widodo telah memastikan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal, namun pernyataan tersebut masih belum meyakinkan publik. Apalagi, rekam jejak pernyataan Jokowi dinilai kerap tak konsisten.

Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan pemilihan umum atau Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal. Ia juga menegaskan patuh terhadap konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode.

“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/04/2022).

Presiden Joko Widodo juga meminta para menteri atau pejabat tidak membuat gaduh dengan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan" kata Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna (5/4/22).

Baca juga:

Namun, pernyataan Jokowi masih diragukan sebagian kalangan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengatakan jika melihat rekam jejak sebelumnya, pernyataan Jokowi dinilai kerap berkebalikan dengan kenyataan.

Isnur mengatakan klaim taat konstitusi juga bertolak belakang dengan munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengubah konstitusi.

"Statement dia (Jokowi) itu bersayap, statement dia hanya meminta tidak bersuara para menterinya tapi tidak tegas dia menyatakan tidak bersedia, menolak atau kemudian dengan tegas menyatakan bahwa ini berbahaya dan kemudian bertentangan dengan konstitusi," kata Isnur dalam konferensi pers daring, Minggu (10/4/2022).

Isnur mencontohkan, beberapa rekam jejak Jokowi yang tak sesuai di antaranya ihwal janji memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita lihat track record bahwa ucapan Jokowi ini tidak bisa dipegang sepenuhnya dan sering kali berubah. Hari ini bilang A besok bilang apa. Kita masih ingat ketika dia di masa sebagai gubernur DKI, ada banyak pernyataan yang bisa dibuka kembali di jejaknya. Dia bilang tidak mau, tidak memikirkan (menjadi presiden), kemudian dia berubah kemudian mau menjadi presiden. Sekarang juga sama misal di isu KPK, dia janji memperkuat KPK, janji Perppu KPK, tapi tidak kejadian,” ujar Isnur.

Pernyataan Jokowi lainnya yang juga dianggap tidak konsisten adalah mengenai nasib pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

Pada kenyataannya, KPK tetap ngotot memecat 75 pegawai KPK. Presiden Jokowi menyatakan tidak bisa mencampuri karena sudah sampai ke proses hukum.

"Jangan semua-semuanya itu diserahkan ke Presiden," kata Jokowi, Rabu (15/9/2021).

Baca juga:

Di lain pihak, penolakan sejumlah partai terhadap wacana penundaan pemilu juga dinilai tak bisa menjamin wacana ini tidak bergulir. 

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyebut ada kekhawatiran bahwa sikap Jokowi berubah seiring agenda ketatanegaraan, yakni perubahan UUD 1945 melalui usulan amendemen.

Menurutnya, dukungan sejumlah partai dalam usulan amendemen dapat menjadi pintu masuk wacana ini kembali digaungkan.

“Beberapa partai sudah menyatakan menolak (penundaan pemilu). Tetapi di amendemen hampir semuanya aklamasi setuju amendemen. Jadi dua peta yang berbeda ini menurut saya sangat berhati hati karena bisa bertemu di tengah. Saya tidak percaya partai punya posisi ideologis untuk menolak yang beginian. Saya khawatir itu karena currency, nilai tukarnya belum ketemu aja. Sehingga karena currency nya belum ketemu ya kelihatannya ada penolakan. Nah yang paling kita khawatirkan, agenda perpanjangan dan agenda amendemen itu ketemu di tengah. Dan itu banyak bahayanya,” kata Zainal dalam diskusi daring, Selasa (5/4/2022).

Baca juga:

Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar menambahkan, skenario penundaan Pemilu bisa saja terjadi lantaran adanya kondisi ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Kondisi ini, kata Zaenal, akan menggeser pelaksanaan pesta demokrasi tersebut sehingga memunculkan alasan obyektif-rasional untuk mengubah UUD 1945.

"Pelantikan anggota KPU 12 April, sudah masuk bulan ramadan. Bisa jadi ada banyak kerja yang harus dikebut dalam 2 bulan itu untuk siap kick off di tanggal 14 Juni 2022. Padahal ada banyak sekali tahapan belum disepakati. PKPU belum dibuat, belum lagi anggaran. Anggaran ini perdebatannya akan alot," katanya.

Jika kondisi itu terjadi, kata Zainal, akhirnya akan mewajibkan perubahan melalui amendemen UUD 1945. Sebab, cara lain di luar amendemen merupakan tindakan inkonstitusional.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Edu Talk IV YPA-MDR: Go Digital Melalui Media Ajar Interaktif