NASIONAL

Usut Dugaan Pelanggaran Aparat dalam Kerusuhan Wamena

"Sejumlah aparat TNI/Polri diduga melanggar prosedur saat menangani kerusuhan di Wamena. Dalam peristiwa tersebut, 12 orang tewas."

Kerusuhan Wamena

KBR, Jakarta - Belasan orang tewas dan ratusan warga mengungsi akibat kerusuhan di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis, pekan lalu.

Berdasarkan versi polisi, dari 12 orang yang tewas, dua di antaranya warga, dan 10 lainnya diduga perusuh yang ditembak aparat. Selain itu, terdapat 32 orang korban luka-luka, 13 rumah serta 2 ruko hangus dibakar kelompok massa.

Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri mengingatkan personel polisi di lokasi untuk lebih tenang dan bisa menahan diri apabila mengahadapi warga yang dalam kondisi marah.

"Tim dari Propam, saya minta Pak Kabid Propam juga untuk langsung naik ke atas, untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh pola penanganan yang saat itu di lapangan, supaya, ini bisa menjadi bahan yang nanti saya evaluasi, sehingga kami tidak mau lagi ke depan ada berdampak seperti itu," kata Mathius D Fakhiri, Rabu (1/3/2023).

Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri mengatakan rusuh di Wamena dipicu isu penculikan anak, dan ada provokasi sejumlah pihak terhadap warga. 

Ia telah memerintahkan Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Papua ke Wamena untuk mengungkap kasus tersebut.

Tak hanya Polri, TNI juga menerjunkan tim investigasi. Pangdam Cenderawasih, Muhammad Saleh Mustafa mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan apakah ada prajurit terlibat penembakan warga.

Selain itu, investigasi dilakukan demi transparasi dan penegakan hukum, agar tidak ada lagi saling curiga. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua.

"Dan apabila nanti ada anggota saya yang terlibat dan ada bukti-bukti yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, maka yang bersangkutan akan kita ambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila tidak ditemukan bukti-bukti keterlibatan prajurit TNI, apabila ada oknum-oknum yang memutarbalikkan saya akan laporkan [sebagai] pemutaran fakta dan penjelkan nama baik," kata Pangdam XVII Cenderawasih, Muhammad Saleh Mustafa, Selasa (28/2/2023).

Pangdam Cenderawasih Muhammad Saleh Mustafa mengajak seluruh masyarakat di Jayawijaya untuk bersama menyelesaikan masalah itu sesuai prosedur hukum. 

Ia bersama Kapolda Papua menjamin ada keadilan, kesetaraan terhadap sama semua pihak. Kata dia, TNI, Polri dan masyarakat punya hak sama di depan hukum.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kerusuhan di Wamena Papua murni akibat penyebaran berita bohong atau hoaks. 

"Ada hoaks di situ bahwa ada pengacau datang dari luar, ada perampok terjadilah kerusuhan di situ 12 orang meninggal karena hoaks dan itu kalau di Papua mungkin itu disengaja saja ada yang me-remote dari jauh. Tuh siarkan aja ada penyusup dari luar gitu lalu kerusuhan, enggak ada hubungannya dengan separatisme yang terakhir ini ya murni hoaks gitu," kata Mahfud dalam Acara Cangkrukan Menko Polhukam, yang disiarkan secara daring, Selasa (28/2/2023).

Baca juga:

Usut

Meski begitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong aparat mengungkap fakta peristiwa dan memulihkan korban maupun keluarga korban kerusuhan.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendorong semua pihak mengedepankan pendekatan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum dan tidak menggunakan kekerasan.

Tak cukup hanya dorongan, menurut LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Komnas HAM perlu melakukan investigasi independen dan imparsial terkait dugaan pelanggaran HAM di Wamena.

Perwakilan Divisi Riset Kontras, Rozy Brilian menegaskan para pelaku yang menyebabkan korban tewas harus ditindak secara tegas agar tidak memperlebar luka masyarakat Papua.

"Nah, kami coba untuk melihat bahwa apakah terdapat penyimpangan prosedur dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di sini. Dan kami juga mendapatkan informasi dari beberapa jaringan di sana, memang luka tembak yang dilakukan oleh aparat itu menyasar ada di beberapa bagian, seperti leher, dada," ucap Rozy kepada KBR, Minggu (26/2/2023).

Perwakilan Divisi Riset Kontras, Rozy Brilian mendorong pemerintah segera memulihkan hak seluruh korban yang terdampak kerusuhan.

Kontras juga meminta pemerintah memastikan situasi dapat kondusif dan tidak mengambil langkah gegabah dalam menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.

Selain itu, ia menyerukan kepada kapolri dan panglima TNI memastikan menindaklanjuti proses penegakan hukum terhadap para personel yang diduga melanggar hukum.

Editor: Agus Luqman

  • konflik papua
  • Papua
  • Polri
  • TNI

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!