Tak Mau Buka Big Data Dukungan Tunda Pemilu, Luhut: Buat Apa?

"Luhut mengklaim dirinya mendengar suara dari masyarakat agar anggaran kepemiluan dialihkan untuk kepentingan lain, seperti penanganan pandemi COVID-19."

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim big data terkait dukungan penundaan Pemilu 2024 bukan kebohongan.

Namun, dia tak mau membuka ke publik soal data dukungan yang diklaim datang dari hampir setengah populasi penduduk Indonesia tersebut.

"Ya, janganlah buat apa saya buka? Ya ada lah masa saya bohong. Sekarang teknologi itu bisa berkembang dengan pesat," kata Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/03/2022).

Luhut mengklaim dirinya mendengar suara dari masyarakat agar anggaran kepemiluan dialihkan untuk kepentingan lain, seperti penanganan pandemi COVID-19.

"Saya melihat di bawah, kok banyak rakyat itu nanya. Sekarang kita tenang-tenang kok. Yang kedua, kenapa duit begitu besar mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Wong kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini, dan seterusnya," kata Luhut.

"Itu pertanyaan, kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, istilah-istilah itulah. Kita mau damai," imbuhnya.

Klaim soal big data dukungan ratusan juta orang terhadap penundaan Pemilu 2024 disampaikan Luhut dalam siniar di kanal YouTube milik Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu.

Dia mengklaim dukungan itu bahkan berasal dari suara pemilih tiga partai politik yang justru menyatakan penolakan pada usulan tersebut. Ketiga partai itu yakni Demokrat, PPP dan PDI-P.

Klaim Big Data Luhut Dipertanyakan

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data yang menunjukkan 110 juta warganet ingin pemilu ditunda.

"Saya baca beberapa lembaga survei dan data Drone Emprit sebagian besar menolak penundaan pemilu yang menimbulkan banyak konsekuensi politik, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Muhammadiyah tetap pada aspirasi agar semua pihak, khususnya pimpinan partai politik dan para elit, tidak memaksakan kehendak," tegas Abdul dalam pesan tertulisnya pada KBR (13/03/22).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memahami wacana penundaan pemilu bisa saja tetap bergulir. Secara politik, para elit atau tokoh politik berpengaruh dapat menggunakan kekuasaannya untuk terus mendorong ini. Namun, ia menegaskan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dengan kekuasaan yang dimiliki, bisa saja mereka melakukan rekayasa politik untuk melakukan amendemen UUD atau bentuk lain untuk melanggengkan kekuasaan. Para elit itu hendaknya menyadari bahwa mereka tidak akan berkuasa selamanya," katanya.

Tetapi menurut Abdul, penundaan pemilu yang mendorong presiden menjabat tiga periode, itu tidak etis untuk dijalankan.

"Sejarah akan mencatat apa yang telah mereka lakukan. Semua akan menjadi catatan, termasuk bagi keluarga. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi etis atau tidak. Yang harusnya bicara adalah hati nurani dan tanggung jawab kebangsaan, bukan nafsu kekuasaan," ucapnya.

Baca juga

• Jangan Sembarangan Klaim Big Data Pendukung Penundaan Pemilu

Editor: Sindu

• Luhut Binsar Pandjaitan
• Pemilu 2024
• Usulan Penundaan Pemilu 2024
• Muhammadiyah
• Big Data