KBR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengebut pembahasan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. Publisher Rights adalah regulasi yang mewajibkan platform digital global untuk memberikan nilai ekonomi atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengatakan, kewajiban kerja sama antarplatform digital dan perusahaan pers di Indonesia akan dituangkan dalam beleid itu.
Dia menekankan, kewajiban kerja sama itu untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
"Isi dari rancangan Perpres itu adalah kewajiban kerja sama. Jadi platfrom digital ini harus bekerja sama dengan media di Indonesia dalam penyaluran dan pemanfaatan berita. Jadi berita kita batasi, (supaya) tidak konten-konten yang lain. Dan dalam melaksanakan Perpres ini ada badannya, ada lembaganya, ada institusinya yang ini juga bentuknya akan kita diskusikan seperti apa," ujar Usman dalam konferensi pers, Rabu (15/2/2023).
Baca juga:
- Dewan Pers Soroti Masih Tingginya Kekerasan terhadap Jurnalis
- AJI Indonesia: Pejabat Beri Label Berita Hoaks Jadi Ancaman Kebebasan Pers
Usman mengatakan, rancangan Perpres itu dalam proses pematangan dengan sejumlah pihak. Hari ini sejumlah pihak akan menghadiri rapat bersama kementeriannya untuk membahas rancangan Perpres tersebut.
Rancangan Perpres Publisher Rights sebelumnya disinggung Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023 di Medan. Presiden memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk mempercepat pembahasan Perpres itu.
"Saran saya, bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai Perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," ujar Jokowi.
Editor: Wahyu S.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
