NASIONAL

2023-02-06T15:56:00.000Z

Ancaman Resesi Global, Anggota DPR: Pembangunan IKN Tak Perlu Dikebut

"Presiden kita sudah menyatakan bahwa tahun 2023 ini sudah kelihatan awan gelap, artinya kondisi ekonomi makro tidak mendukung.."

Ancaman Resesi Global, Anggota DPR: Pembangunan IKN Tak Perlu Dikebut
Pelatihan pekerja konstruksi IKN di SMKN 1 Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (6/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal

KBR, Jakarta - Sejumlah anggota DPR menyarankan pemerintah untuk tidak mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa anggota dewan bahkan pesimistis pembangunan IKN bakal rampung sesuai target.

Menurut Anggota Komisi Keuangan DPR Marwan Cik Asan, ancaman resesi global yang terjadi tahun ini bisa menghambat pembangunan IKN. 

“Presiden kita sudah menyatakan bahwa tahun 2023 ini sudah kelihatan awan gelap, artinya kondisi ekonomi makro tidak mendukung untuk kita menggunakan seluruh kemampuan finansial kita untuk membangun IKN. Ini yang harus kita jadikan pemahaman bersama,” kata Marwan saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Senin (6/2/2023).

Baca juga:

Sementara itu, Anggota lain dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, pesimistis lantaran dana pembangunan IKN sebesar 20 persen dari APBN belum cair. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat pemerintah kesulitan mendapat dana tambahan dari pihak swasta.

“Nah sekarang Pak, kalau Bapak belum ada apa-apa, APBN belum masuk satu tetes pun di situ, bagaimana mereka (investor, red) bisa yakin, Pak?," ujarnya.

"Ini sebagai masukan saja Pak, dari saya bahwa Bapak juga harus berkoordinasi dengan Kementerian PU, bahwa di situ juga ada anggaran untuk meluncur ke sana, untuk memulai itu, Pak. Jadi sudah nampak dulu pemerintah ini serius, Pak. Baru para investor ini yakin untuk memulai proses pembangunan di ibu kota negara ini,” ucapnya.

Baca juga:

Pembangunan IKN ditargetkan rampung tahun 2045. Pembangunan IKN diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun.

Dari jumlah itu, APBN menanggung beban 20 persen, sedangkan sisanya bursumber dari kerja sama pemerintah dengan swasta.

Editor: Wahyu S.

  • IKN
  • ibu kota nusantara
  • Presiden Jokowi
  • Jakarta
  • resesi ekonomi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!