Buruh Ancam Mogok Kerja dan Demo Tiap Pekan Jika UU Cipta Kerja Disahkan

"Sekitar empat juta buruh dan kelompok sipil lainnya akan mogok kerja jika pemerintah dan DPR bersikeras sahkan undang-undang sapu jagat itu"

KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan berunjuk rasa satu setiap pekan di Gedung DPR, apabila Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tetap masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. 

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, sekitar empat juta buruh dan kelompok sipil lainnya akan mogok kerja jika pemerintah dan DPR terus bersikeras sahkan undang-undang sapu jagat itu.

"Bilamana itu tetap tidak didengar, DPR dan pemerintah memaksakan untuk membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja, saat kongres KSPI memutuskan setiap minggu dalam satu bulan aksi bergelombang terus menerus dan pada satu titik kongres memutuskan mogok nasional akan dikeluarkan oleh dewan eksekutif nasional ketika Omnibus Law UU Ciker tetap dibahas," ujar Said Iqbal dalam keterangan video yang diterima KBR, Jumat (14/1/2022).

Baca juga:

• Keresahan Buruh dan Nelayan di Tengah Pandemi COVID-19
  
• Simulasi Bappenas, Upah Buruh 2022 Idealnya Naik 5 Persen

Said Iqbal menyebutkan, ada empat poin yang dituntut dalam aksi unjuk rasa hari ini. Pertama, menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, lalu desakan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kemudian meminta revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait upah minimum kota/kabupaten (UMK) dengan kenaikan antara 5 persen sampai 7 persen. Tuntutan keempat yaitu mendorong revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga:

• Apindo Gugat Kenaikan UMP DKI 2022, KSPI: Jangan Siram Bensin di Api

Sebelumnya, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga diputus inkonstitusional bersyarat. MK beralasan, UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan, terutama keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembahasannya.

Menindaklanjuti putusan tersebut, DPR bersama pemerintah bersepakat merevisi UU Cipta Kerja dan memasukkan dalam agenda Prolegnas 2022. Pada pembahasan ulang tersebut, DPR dan pemerintah komitmen akan melibatkan segenap elemen masyarakat agar sesuai konstitusi.

Editor: Muthia Kusuma

• aksi buruh
• KSPI
• UU Cipta Kerja
• omnibus law
• DPR RI