Bagikan:

Pujian MenPAN-RB untuk Ketua KPK Firli Bahuri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memuji kepemimpinan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BERITA | NASIONAL

Jumat, 24 Des 2021 10:41 WIB

Menpan-rb puji ketua KPK Firli Bahuri

Ilustrasi aktivis antikorupsi beraksi menggunakan topeng wajah Ketua KPK Firli Bahuri di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memuji kepemimpinan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tjahjo, Firli bisa memperkuat sistem di KPK sehingga mampu menjaring dua menteri pada periode ini. Dua menteri tersebut yakni bekas Menteri Sosial Juliari Batubara dan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Sama juga kami mengapresiasi kepada KPK yang salah satu poinnya adalah memperkuat sistem. Dengan memperkuat sistem inilah KPK dipimpin oleh Pak Firli ini sudah menunjukan hasil-hasil yang sangat signifikan. Jarang dalam satu periode dua menteri tertangkap OTT, beberapa kepala daerah, swasta, sampai ASN yang dari tahun ke tahun saya melihat masih ada kecenderungan meningkat," kata Tjahjo saat memberi sambutan dalam webinar 'Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia', Kamis (23/12/2021).

Baca juga:

Polemik Ucapan Pimpinan KPK soal Kepala Desa yang Korupsi Tak Perlu Ditahan

Menpan RB Tjahjo Kumolo mendorong KPK terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), supaya memberi efek jera. Selain itu, dia juga mendorong lembaga antirasuah memberi supervisi pencegahan korupsi ke daerah-daerah. Sebab, makin banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat praktik korupsi setiap tahun.

"Kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian lembaga dan kepala daerah, untuk hati-hati memahami masalah area rawan korupsi," kata dia.

"Yang berkaitan perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak retribusi, mekanisme pembelian barang dan jasa, jual beli jabatan, dan sekarang ditambah KPK, yaitu tata kelola dana desa, manajemen aset, dan masalah perizinan," sambungnya.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?