HEADLINE

BIN Akui BBM Bersubsidi Lahan Basah bagi Petugas Nakal

"BIN mengakui BBM bersubsidi adalah lahan basah. Ia juga tidak memungkiri, adanya pengusaha dan SPBU nakal yang diduga terlibat penyelewengan BBM bersubsidi."

KBR, Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim, angka penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia menurun. Juru Bicara Kepala BIN Wawan Purwanto mengatakan, Pulau Jawa dan Sumatera mengalami penurunan tindak penyelewengan BBM bersubsidi. Namun Wawan enggan menyebutkan penurunan jumlah angka penyelewengan itu.

"Kita akan lebih kepada upaya cegah dini dan deteksi dini. Bukan kepada tindakan hukum, kalau tindakan hukum sepenuhnya kita serahkan kepada kepolisian. Kita pencegahan lebih diutamakan untuk bisa masukkan ke negara ini lebih maksimal. Karena memang kita sedang gencar-gencarnya membangun tentu kita ingin adanya memperkecil kebocoran-kebocoran dan penyalahgunaan. sehingga nanti hasilnya secara maksimal bisa dipenuhi. Presiden kan juga punya target ya, tidak ada korupsi yang menyebabkan semuanya menjadi terbengkalai," kata Wawan Purwanto kepada KBR, Selasa (31/12/2019).

Wawan mengungkapkan, jebolnya BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1,28 juta kiloliter (KL), dan 0,5 juta KL untuk BBM jenis premium di 2019 akan dievaluasi.

Ia menegaskan, BIN akan memperketat pengawasan terkait BBM bersubsidi di 2020. Sehingga jebolnya BBM bersubsidi tidak terulang. Wawan mengakui BBM bersubsidi adalah lahan basah. Ia juga tidak memungkiri, adanya pengusaha dan SPBU nakal yang diduga terlibat penyelewengan BBM bersubsidi.

"Jadi evaluasi yang ada, tentu untuk perbaikan dan kedepan harus lebih baik. Dan kita tentu juga memberikan upaya-upaya pencerahan pada publik, termasuk juga hukum tadi supaya ada efek jera. Dan kita sadari bahwa ada saja ya modus yang terus silih-berganti dilakukan oleh para pihak, tetapi dengan upaya dan pendekatan secara simultan, diupayakan tahun depan bisa terkoreksi. Ada hal-hal yang seperti itu dan kita ingin kebocoran makin kecil, dan ini memang PR besar bagi kita semua," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan, kuota subsidi BBM pada tahun ini telah melebihi alokasi yang ditentukan dalam APBN 2019. Katanya kemudian, pemerintah harus menanggung potensi kelebihan jebolnya kuota subsidi BBM itu sebesar Rp3 triliun. 

Fanshurullah juga mengatakan, faktor pengawasan menjadi poin penting untuk meminimalisasi over kuota penyaluran BBM bersubsidi, salah satunya dengan digitalisasi SPBU, dan penyesuaian terhadap pengguna BBM subsidi, diantaranya kendaraan roda 6, dan kereta api umum barang tidak lagi menggunakan BBM subsidi. Menurutnya, jika usulan ini dapat dilakukan, maka akan mengurangi potensi over kuota BBM subsidi. 

Editor: Fadli Gaper

• kuota BBM bersubsidi
• jebol kuota BBM subsidi
• BBM bersubsidi