Presiden Terpilih Meksiko Janji Bakal Gunakan Militer Atasi Kriminalitas

"Wacana Obrador tersebut semakin menguatkan dugaan jika ia akan memerintah dengan cara-cara otoriter"

KBR, Jakarta – Di hari pertama sebagai presiden terpilih Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador menggelar rapat koordinasi bersama jajaran jenderalnya di kota Meksiko, pada hari Minggu, (2/12/2018) waktu setempat.

Pada rapat tersebut, Presiden Obrador menyampaikan pesan jelas: akan menggunakan kekuatan militer untuk menekan angka kriminalitas yang tinggi di Meksiko. Ia mengatakan kehadiran militer di tengah masyarakat akan membuat Meksiko menjadi lebih aman.

Namun, wacana dari Obrador tersebut membutuhkan reformasi konstitusional, yang memungkinkan marinir dan tentara membentuk Garda Nasional untuk mengawasi sebagian besar wilayah negara. Bulan lalu, Mahakamah Agung Meksiko menolak usulan undang-undang kontroversial tersebut. MA menyebut upaya itu inkonstitusional.

Rencana mengikutsertakan kekuatan militer dalam kehidupan masyarakat sipil di pemerintahan terbaru Meksiko juga mendapat penolakan dari Amnesti Internasional.

Dilansir Time, Senin (3/12/2018), Direktur Amerika untuk Amnesti Internasional Erika Guevara Rosas menyebutkan jika keamanan militer di masyarakat merupakan “model gagal” yang mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kemenangan Obrador pada pemilihan presiden Meksiko 1 Juli lalu menyisakan dilema. Ada harapan yang tinggi di mana total 30 juta orang Meksiko pemilih Obrador juga memberikan suara kepada partai pendukung Obrador (Partai Morena) sehingga menjadi pemilik suara mayoritas di Kongres.

Namun, kekhawatiran memuncak di kalangan kritikus dan pegiat hak asasi manusia. Mereka melihat Obrador akan memimpin dengan cara-cara otoriter.

Sebagai catatan, Partai Morena milik Obrador hanya membutuhkan suara tambahan dari tiga sampai empat anggota dewan legislatif untuk memiliki suara mayoritas yang dapat meloloskan reformasi konstitusional.

Gustavo Madero, seorang senator terkemuka sekaligus oposisi dari Partai Aksi Nasional mengatakan kepada The Associated Press bahwa dia sangat prihatin jika rancangan reformasi konstitusional tersebut bisa lolos mudah di Kongres---tanpa atau hanya sedikit mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang terkena dampak, serta kritikan publik.

“Kami akan meningkatkan perhatian terhadap biaya politik dari pelanggaran demokratis, dan di sana kami akan dapat mencapai beberapa kesepakatan,” kata Madero.

Pada rapat koordinasi hari Minggu lalu, Presiden Obrador juga memuji para jenderal yang hadir sebagai orang-orang yang telah “naik pangkat” dari  awal kelas pekerja. Ia menyebutkan jika beberapa jenderanya adalah anak-anak dari penjaga toko dan petani.

Editor: Agus Luqman

• Meksiko
• Hak Asasi Manusia
• Militer
• Andres Manuel Lopez Obrador