Share This

Wagub DKI: Revisi Perda Tata Ruang Pantura Berorientasi Lapangan Kerja

Sandiaga mengatakan orientasi revisi Raperda Tata Ruang bukan hanya untuk reklamasi Pulau C dan D. Tetapi, kata Sandiaga, hal tersebut untuk semua wilayah di kawasan Pantai Utara Jakarta.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 07 Des 2017 09:40 WIB

Ilustrasi. Sebuah kapal melintas di dekat pulau reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Senin (9/10/2017). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

KBR, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan pemerintah Provinsi DKI akan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dengan lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. 

Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya mencabut pembahasan Raperda tersebut dari Program Legislasi Daerah (Prolegda).

"Yang kami inginkan dari yang kemarin ditarik, saya ingin memberikan masukan soal lapangan kerja. Jenisnya, jumlahnya, siapa saja, apakah warga Jakarta atau dari luar negeri, apakah lapangan kerja yang berupah murah, atau lapangan kerja yang baru. Itu yang ingin kita pastikan bisa hadir dalam kebijakan ke depan," kata Sandiaga di di Jakarta, Selasa (6/12/2017).

Sandiaga mengatakan orientasi revisi Raperda Tata Ruang bukan hanya untuk reklamasi Pulau C dan D. Tetapi, kata Sandiaga, hal tersebut untuk semua wilayah di kawasan Pantai Utara Jakarta.

Lapangan pekerjaan yang diinginkan Sandiaga agar muncul dari revisi Raperda itu berhubungan dengan dunia kemaritiman. Namun Sandiaga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Akan dibahas secara komperhensif," kata Sandiaga.

Baca juga:

Sebelumnya, Pemprov DKI resmi mencoret pembahasan Raperda Tata Ruang dari Program Legislasi Daerah Tahun 2018 pada 22 November 2017. Alasannya, Pemprov ingin meninjau kembali pasal-pasal di Raperda tersebut.

Gubernur Anies Baswedan menolak menjelaskan pasal-pasal yang bakal direvisi dari Raperda itu. Dia mengatakan, tidak ada pasal spesifik yang bakal mendapat perhatian lebih.

Anies membantah penarikan Raperda Tata Ruang karena masalah pada kontribusi tambahan untuk pengembang. Pasal tersebut selama ini menjadi masalah. 

Pemprov menginginkan kontribusi tambahan 15 persen dari pengembang, sedangkan DPRD hanya menyetujui 5 persen.

"Tidak ada yang khusus. Kita tidak berbicara satu atau dua pasal saja, tapi keseluruhan penataan. Dari itu, baru bakal kita terjemahkan pasal (dalam Raperda Tata Ruang)," kata Anies.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.