Share This

BBPOM Mataram Sita Ribuan Obat dan Kosmetik Ilegal

"Penertiban pasar dalam negeri dari kosmetik yang tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang,”

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 06 Des 2017 20:28 WIB

BBPOM Mataram Sita Ribuan Obat dan Kosmetik Ilegal

Ilustrasi: Obat ilegal. (Foto: Antara)

KBR, Mataram- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Nusa Tenggara Barat menyita   5.764 kosmestik dan obat tradisional ilegal senilai Rp 84 juta lebih.   Kepala  BBPOM Mataram, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih  mengatakan, sitaan selama November itu berasal dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

kata dia, pemeriksaan dilakukan terhadap  50 toko.

“Terkait dengan kosmetik karena sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN, kami Badan POM Mataram dalam rangka melindungi masyarakat itu memiliki kebijakan ada intensifikasi pengawasan kosmetik yang namanya penertiban pasar dalam negeri dari kosmetik yang tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang,” kata Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Rabu (6/12).

Sitaan tersebut   terdiri dari 3.676  kosmetik ilegal senilai Rp 69,7 juta. Sedangkan obat tradisional ilegal, petugas menyita sebanyak 2.088  buah senilai Rp 14,3 juta.

Untuk mengantisipasi beredarnya kembali barang ilegal  tersebut, pemilik  diminta   membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengedarkannya. Jika ditemukan kembali barang ilegal itu, pelaku  diancam hukuman pidana paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.