Pilkada Serentak, JPPR Temukan Politik Uang di Tangsel dan Depok

"Modus politik uang dilakukan secara terbuka dan intimidatif kepada pemilih."

KBR, Jakarta -  Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan adanya politik uang dalam pilkada serentak di Depok dan Tangerang Selatan. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, politik uang yang terjadi lebih besar dari pemilu legislatif dan presiden 2014.

Kata dia, modus politik uang dilakukan secara terbuka dan intimidatif kepada pemilih.

"Kita ambil daerahnya, hasil pemantauan JPPR itu terjadi di Tangsel dan Depok itu ada politik transaksasional yaitu politik uang yang dilakukan di pagi hari pada pemungutan suara," jelas Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz kepada KBR, Rabu (9/12/2015).

Masykurudin melanjutkan, "di Tangerang Selatan,temuan kita itu dilakukan oleh tim pasangan calon nomor tiga." Pasangan nomer tiga yang dimaksud adalah petahan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie. Pasangan ini didukung di antaranya PKS, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menambahkan, sumber uang yang digunakan untuk money politik berasal dari sisa dana kampanye yang tidak habis terpakai. 

Kata dia, politik uang terjadi karena lemahnya pengawasan dan tindakan dari Bawaslu. Dia berharap, Bawaslu berani menganulir calon-calon yang terbukti melakukan politik uang.

Editor: Rony Sitanggang

• pilkada serentak 2015
• politik uang di tangsel dan depok
• Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz