Pengamat Politik LIPI: Usulan Fasilitas bagi Anggota MKD Ngaco!

" Syamsuddin berpendapat, menyebut tak ada korelasi antara fasilitas MKD dengan independensi lembaga tersebut. Ditambah lagi, kata Haris, kinerja MKD belakangan ini tidak maksimal, seperti saat mempros"

KBR, Jakarta - Meski sidang etik kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan bekas Ketua DPR Setya Novanto sudah berakhir, sorotan publik terhadap Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) masih tinggi.

Apalagi belangan muncul usulan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang agar anggota MKD mendapat fasilitas dan tunjangan setara pemimpin DPR. Junimart mengusulkan agar anggota MKD mendapat fasilitas rumah dan mobil untuk menjamin independensi mereka.

Usulan itu dianggap berlebihan dan tidak etis oleh pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris.

Syamsuddin berpendapat, menyebut tak ada korelasi antara fasilitas MKD dengan independensi lembaga tersebut. Ditambah lagi, kata Haris, kinerja MKD belakangan ini tidak maksimal, seperti saat memproses pelanggaran etik Setya Novanto.

"Pandangan itu agak ngaco. Fasilitas yang lebih baik tidak menjamin Mahkamah itu lebih independen. Sebaliknya, fasilitas yang minim semestinya tidak menghambat anggota MKD untuk independen," kata Syamsuddin Haris ketika dihubungi KBR, Selasa (29/12).

Syamsuddin juga menilai para anggota MKD masih terkesan mencoba-coba dan meraba-raba tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota mahkamah penegak etika anggota DPR.

Sebelumnya, muncul usulan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar diberi fasilitas tambahan layaknya pimpinan DPR untuk menjamin independensi.

Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang mengusulkan agar setiap anggota mendapat fasilitas lebih seperti pemimpin DPR. Misalnya, fasilitas mobil dan rumah. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian fasilitas bisa membuat anggota MKD bekerja lebih independen.

"Saran saya, kalau (MKD) mau mandiri, berikan fasilitas yang lebih. Kasih rumah seperti pimpinan DPR, mobil seperti pimpinan DPR," kata Junimart di Jakarta, Senin (28/12/2015).

Sementara itu, Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan tidak hanya anggota MKD namun seluruh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan seperti komisi dan badan-badan DPR juga harus diberikan fasilitas lebih dibandingkan anggota DPR biasa.  

Editor: Agus Luqman 

• MKD
• Junimart Girsang
• LIPI
• Syamsuddin Haris
• Anggota DPR
• Fasilitas anggota dewan