Bagikan:

Cicak VS Buaya, Kuasa Hukum Novel Tuding Kepolisian Bangkang Perintah Presiden

Presiden Jokowi diminta segera menertibkan aparat-aparat hukum yang membangkang

BERITA | NASIONAL

Kamis, 03 Des 2015 17:30 WIB

Author

Eli Kamilah

Cicak VS Buaya, Kuasa Hukum Novel Tuding Kepolisian Bangkang  Perintah Presiden

Ilustrasi: Penyidik KPK, Novel Baswedan saat diwawancarai KBR (Foto: KBR/Quinawati P.)

KBR, Jakarta - Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS) menilai tindakan kepolisian yang masih memperkarakan penyidik KPK Novel Baswedan, merupakan pembangkangan terhadap perintah Presiden Joko Widodo. Sebelumnya presiden menyatakan upaya hukum kepada Novel Baswedan atau KPK harus dihentikan karena  akan memicu konflik kepentingan antar kelembagaan.

Anggota Tim Advokasi   Puri Kencana Putri khawatir pelimpahan berkas ke Bengkulu menjadi tidak transparan dan jauh dari perhatian publik. Untuk itu, dia meminta Jokowi untuk segera menertibkan aparat-aparat hukum yang membangkang.

“Presiden Jokowi tanggal 1 Mei mengatakan kriminalisasi pada KPK itu dihentikan. Kontras ingin ada upaya hukum secara transparan. Libatkan publik dalam pemantauan,” urai Anggota Tim Advokasi   Puri Kencana Putri.

Saat ini, penyidik KPK, Novel Baswedan berada di Bengkulu. Novel diboyong polisi ke Bengkulu sebagai bagian pemberkasan sebelum pelimpahan ke Kejari Bengkulu. Tim Kuasa Hukum Novel menilai pelimpahan itu tidak beralasan dan terkesan mencari-cari alasan untuk menahan Novel.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Ketua KPK  Taufiqurrahman Ruki  juga mempersilakan Novel dibawa ke Bengkulu karena merupakan tempat kejadian perkara. Kata Ruki, kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk memproses kasus tersebut termasuk melakukan penahanan. Ruki berpandangan, mematuhi prosedur hukum akan meminimalisir potensi konflik.

"Bagaimana kalau tidak diikuti? Kepolisian memiliki kewenangan yaitu yang disebut panggil jemput. Kalau itu terjadi, maka secara fisik akan terjadi kurang baik, dan akan menimbulkan friksi yang lebih jelek. Maka lebih baik kita ikuti." Kata Ruki, Kamis (03/12).

Kasus Novel muncul setelah terjadi perseteruan antara KPK dan Mabes Polri yang dikenal dengan istilah Cicak Buaya jilid 2. KPK pada 2012 tengah menyidik dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi dengan tersangka jenderal bintang dua  Dirlantas Mabes polri Djoko Susilo. Tiba-tiba kepolisian menjadikan Novel Baswedan koordinator Tim KPK dalam kasus simulator sebagai tersangka penganiayaan sewaktu masih bertugas di kepolisian Bengkulu pada 2004.

Pada Jumat malam 5 Oktober 2012, puluhan anggota Brigade Mobil mengepung gedung KPK, berusaha menangkap Novel. Ratusan relawan antikorupsi lantas menyerbu KPK, membentengi lembaga antirasuah itu dari serbuan polisi.  Perseteruan Cicak Buaya yang semakin memanas itu lantas membuat  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian memerintahkan kepolisian untuk mengesampingkan perkara. Belakangan dalam kasus korupsi simulator SIM itu, Djoko Susilo dihukum 18 tahun penjara.


Editor: Rony Sitanggang  

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pengungsi dan Persoalan Regulasi di Indonesia