Patrialis Akbar Dibatalkan Jadi Hakim MK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar, Ahmad Sodiki dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini sebelumnya dilayangkan koalisi berbagai

NASIONAL

Senin, 23 Des 2013 20:13 WIB

Author

Bambang Hari

Patrialis Akbar Dibatalkan Jadi Hakim MK

Patrialis Akbar, Hakim MK, PTUN

KBR68H, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar, Ahmad Sodiki dan Maria Farida sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini sebelumnya dilayangkan koalisi berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam putusannya, Ketua Majelis PTUN Jakarta Teguh Satya Bhakti menilai, Presiden SBY tidak transparan saat mengangkat ketiga hakim tersebut. Namun, SBY bisa mengangkat kembali hakim tersebut dengan mengulangi mekanisme pemilihan.

"Mengabulkan permohonan penggugat secara seluruhnya. Dua, menyatakan batal keputusan presiden RI No 87/P Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013, yang memutuskan; pertama, memberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim konstitusi masing-masing atas nama; 1. Maria Farida Indrati, 2. Ahmad Sodikin. Kedua, mengangkat jabatan Hakim Konstitusi masing-masing atas nama; 1. Maria Farida Indrati, 2. Patrialis Akbar," katanya dalam pembacaan putusannya.

Pascaputusan itu, Patrialis Akbar menyatakan banding. Pengacara Patrialis Akbar dari Tim Jaksa Pengacara Negara, Alheri beralasan, pembatalan Keputusan Presiden ini menyebabkan jumlah Hakim Konstitusi semakin berkurang. Ini akan berpengaruh terhadap penanganan perkara di MK.

"Kami menghormati hasil putusan ini. Karena kita kan telah melalui berbagai macam proses peradilan sejak bulan Agustus. Mungkin untuk hasil selanjutnya, kami akan berkonsultasi dengan tim untuk mempertimbangkan apakah menempuh upaya banding atau tidak," ujarnya saat ditemui usai sidang putusan di PTUN Jakarta.

Gugatan soal pengangkatan Hakim MK diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, awal Agustus lalu. Koalisi beranggotakan ICW, YLBHI, LBH Jakarta dan beberapa LSM antikorupsi lainnya. Mereka menganggap proses pengangkatan calon hakim konstitusi ini cacat hukum lantaran tidak mengacu pada aturan tentang MK. Pasal 19 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Keppres itu dinilai melanggar UU MK Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 (2) soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Pemisahan Sel Napi LGBT Tuai Protes

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Dinilai Lamban Antisipasi Gagal Panen di Musim Kemarau