covid-19

YLKI: Investigasi Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah melakukan investigasi agar harga minyak goreng di tingkat masyarakat tidak terus melonjak.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 11 Nov 2021 16:04 WIB

Kenaikan Harga Minyak Goreng

Ilustrasi Minyak Goreng Kemasan di Pasaran. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Harga minyak goreng di tingkat pasar terus melonjak beberapa waktu terakhir. Harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter, saat ini sudah hampir menyentuh angka Rp20.000 per liter. Kondisi itu membuat masyarakat, terutama pedagang, pelaku UMKM dan masyarakat kecil semakin kesulitan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah melakukan investigasi agar harga minyak goreng di tingkat masyarakat tidak terus melonjak. Berikut, wawancara KBR bersama Pengurus YLKI, Agus Suyatno:

Belakangan harga minyak goreng melonjak cukup tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan minyak goreng itu, salah satunya karena konsumsi yang meningkat. Kalau dari YLKI sendiri ada enggak, solusi untuk masalah ini?

Kalau ada kenaikan harga, itu sebenarnya kalau kenaikannya yang wajar, itu sebetulnya sebagai indikasi bahwa ekonomi kita sedang bergerak. Tetapi kalau kemudian kenaikan itu tidak wajar, ini yang perlu dipertanyakan. Apalagi kalau kenaikan itu tidak bersamaan dengan momen-momen tertentu.

Jadi kalau misalkan kenaikan ada di hari raya misalkan, nah itu YLKI bisa menerima. Karena memang konsumsinya tinggi. Sementara untuk saat ini tidak memungkinkan karena tidak berbarengan dengan hari raya yang membutuhkan banyak konsumsi minyak goreng. Jadi itu catatan yang pertama.

Yang kedua juga, kenaikan yang cukup tinggi juga menjadi pertanyaan besar, kalau kemudian itu dikaitkan dengan konsumsi. Karena beberapa waktu yang lalu, pemerintah juga menyampaikan, ini terkait dengan harga minyak sawit mentah (CPO - red) secara global yang mengalami peningkatan.

Ini yang juga YLKI ingin sampaikan, bahwa sebetulnya pemerintah juga perlu menginvestigasi lebih jauh, bagaimana sih atau apakah benar bahwa itu terkait dengan harga minyak global yang tinggi atau konsumsi masyarakat yang meningkat? Ini perlu diinvestigasi lebih jauh.

Baca juga:

Harga Minyak Goreng Melambung, Kemendag: Stok Aman Sampai Akhir Tahun

- Kemendag dan Pengusaha Bahas Harga Minyak Goreng, Hasilnya?

Selanjutnya tentu saja minyak goreng itu kan termasuk kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya ini mekanisme ke pasar bisa dilepas tetapi tetap dalam kendali dan kontra pemerintah, bahwa ketika terjadi kenaikan yang cukup signifikan, itu pemerintah wajib untuk mengendalikan atau wajib untuk membuat stabil harga. Karena ini akan menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penimbunan. Nah ini yang harus diwaspadai.

Berarti ini ada indikasi permainan harga atau stok, begitu?

Nah ini yang perlu diinvestigasi lebih jauh. Dugaan seperti itu tentu saja ada karena permainan-permainan harga itu, yang kemudian memanfaatkan situasi. Yang itu di beberapa kali komoditas itu kan terjadi hal semacam itu. Ini yang tidak boleh terjadi, terutama di kebutuhan pokok seperti minyak.

Jadi ini yang harus diinvestigasi lebih jauh. Jangan sampai kemudian ada perlindungan ataupun kelompok-kelompok tertentu, atau oknum tertentu, yang memanfaatkan situasi semacam ini sehingga menjadi lebih tidak terkendali.

Indonesia sedang gencar mengembangkan sawit, tapi harga minyak goreng tinggi di dalam negeri. Sebenarnya apa yang harus diperbaiki?

Alasan yang disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, bahwa kita memang produsen sawit. Sementara di sisi lain ada pergerakan harga di global. Ini juga tidak bisa seperti itu. Jadi pemerintah juga harus bisa melihat apa sih sebetulnya, dan di mana sih sebetulnya terjadi kemampatan, sehingga harga menjadi tinggi. Apakah model distribusi yang tidak efektif? Ini kan beberapa kali juga disampaikan.

Sembako, di satu tempat ke tempat yang lain, itu juga bisa berbeda harga. Karena sistem distribusi yang tidak efektif, rantai distribusi yang panjang dan cenderung koruptif. Itu akan menambah biaya beban yang harus ditanggung oleh konsumen. Nah ini kan yang harus dipangkas, dan harus dilihat lebih jauh. Sehingga sistem distribusi lebih pendek dan lebih efektif.

DPR RI mengusulkan impor komoditas bagaimana tanggapan YLKI?

Pemerintah itu selalu mencari jalan pintas yang itu ke depannya juga akan merugikan usaha usaha kecil menengah di dalam negeri. Selama ini ketika terjadi kelangkaan komoditas itu jalan pintasnya adalah melakukan impor. Itu bisa saja dilakukan dengan catatan itu tidak dilakukan secara kesinambungan.

Nah, masalahnya adalah ketika kemudian itu dilakukan dan itu tidak bisa dihentikan. Jadi di beberapa komoditas impor itu kan sebenarnya awalnya juga untuk menutup kebutuhan dalam negeri yang tidak tercukupi, tetapi itu menjadi kebiasaan, karena apakah ia menduga ada yang bermain ada yang diuntungkan dalam sistem ekspor impor tersebut.

Inilah yang harus juga dibongkar sehingga beban atau kerugian kerugian negara tidak terjadi dan masyarakat juga tidak menebus harga yang terlalu mahal, terutama adalah kelompok-kelompok produsen UMKM itu juga tidak dirugikan dengan adanya barang-barang atau produk-produk yang masuk ke dalam negeri.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7