Ekonom: Kemiskinan Meningkat, Program Bansos Tak Bisa Selesai Begitu Saja

"Pemerintah tidak bisa begitu saja menghentikan program bantuan sosial bagi masyarakat. "

KBR, Jakarta - Lembaga independen pemantau ekonomi (CORE) Indonesia menilai, pemerintah tidak bisa begitu saja menghentikan program bantuan sosial bagi masyarakat. Meskipun dampak pandemi COVID-19 sudah mulai mampu dipulihkan.

Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, capaian target pengentasan kemiskinan yang diprogramkan pemerintah akan bergantung pada kelanjutan bantuan perlindungan sosial di tahun depan.

"Untuk mencapai target angka penurunan kemiskinan ini ada relevansinya dengan bantuan yang akan diberikan pemerintah di tahun depan. Melalui misalnya bantuan sosial yang sifatnya reguler kemudian juga bantuan yang sifatnya apa untuk penanganan pandemi," kata Yusuf dalam diskusi daring, Jumat (5/11/2021).

Yusuf juga mengatakan, beberapa model bantuan yang masih akan disalurkan pemerintah pada tahun depan yakni, bantuan sosial yang bersifat reguler dan dan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Kalau seandainya melihat potensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, bantuan-bantuan yang kemudian bantuan sosial tunai, bantuan usaha mikro itu ada kemungkinan akan dipertimbangkan pemerintah untuk kemudian akan berlanjut kembali," katanya

Namun demikian, Yusuf menyarankan pemerintah tetap melakukan kolaborasi untuk memastikan bahwa, target pemerintah tidak hanya target untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi juga target untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Yusuf juga menyinggung persoalan data yang kerap menjadi masalah penyaluran bantuan sosial agar segera diperbaiki pemerintah.

"Bahwa ada semacam tanda kutip ya, semacam "blessing in disguise", dengan adanya pandemi ini kan orang jadi lebih aware tentang ketepatan data. Dan saya kira dengan pandemi ini data akan terbentuk, sehingga ini memperkecil ruang error dari penyaluran bantuan-bantuan yang akan dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Baca juga:

- Wapres: Tidak Mudah Hapus Angka Kemiskinan Ekstrem

- Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem 2024 Nol Persen

Angka Kemiskinan Meningkat

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, pandemi COVID-19 membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat.

Ma'ruf mengatakan telah menerima arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 2024.

"Pandemi iya betul tuh ada penambahan kemiskinan baik yang kronis maupun juga yang ekstrem ya. Tetapi memang kita dibebankan oleh presiden yang harus ditanggulangi sampai 2024 itu adalah yang ekstrem," kata Ma'ruf dalam konferensi pers usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jakarta, Kamis (23/9/2021) lalu.

Wapres menyatakan, sebanyak 27 juta kemiskinan akibat terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, sekitar 10 juta masuk dalam kemiskinan ekstrem. Ia menyebut 10 juta kemiskinan ini lah yang ingin diselesaikan sampai dengan 2024.

Wapres menambahkan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah merencanakan dan menyusun peta jalan penanganan kemiskinan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk 2021 ada sekitar 20 persen atau 2 jutaan lebih kemiskinan. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023, ditargetkan masing-masing sekitar 35 persen. Sisanya, berharap bisa diselesaikan pada 2024 mendatang.

"Roadmapnya sudah ada sudah disiapkan tetapi tentu tergantung situasi dan keadaan medan. Seringkali kita membuat prediksi tapi juga tidak semua hal dapat kita lalui dengan mulus. Tetapi rencana-rencana yang sudah kita siapkan kita optimis untuk yang ekstrem itu 2024 kita akan berusaha untuk menekan sampai 0 persen," katanya.

Editor: Fadli Gaper

• Bansos
• Kemiskinan