Jokowi Pilih Langsung Dewan Pengawas KPK, DPR Tak Peduli

""Itu terserah presiden. Saya sangat yakin presiden bijaksana. Kita tidak usah berandai-andai dengan backgroundm" ujar Ketua Komisi bidang Hukum DPR Herman Hery."

KBR, Jakarta - Kalangan legislatif menyatakan tidak akan menghiraukan latar belakang para Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (DP KPK) yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Pemilihan dilaksanakan langsung tanpa melalui panitia seleksi.

Ketua Komisi bidang Hukum DPR, Herman Hery mengatakan, tidak akan menghiraukan latar belakang maupun profil para DP KPK.

Herman menegaskan, DPR tidak akan mengintervensi hak Presiden Joko Widodo dalam memilih Dewan Pengawas.

"Itu terserah presiden. Saya sangat yakin presiden bijaksana. Kita tidak usah berandai-andai dengan background. Tetapi undang-undang mengatakan penegak hukum pun boleh, asal punya jam terbang 15 tahun," kata Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Ia juga mengatakan, pemilihan DP KPK secara langsung oleh Presiden Jokowi diyakini tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.

"Kalau kami bukan soal conflict of interest, kita bicara soal undang-undang saja, yaitu pasal 69A ayat 1-4 kan sudah mengaturnya dengan jelas. Untuk pertama kalinya pemilihan DP KPK tanpa melalui Pansel. Kan gitu Presiden memilih," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Herman menambahkan, apabila ditanya tentang subyektif maupun obyektif pemilihan DP KPK itu, tergantung dari siapa yang menilainya. "Tetapi bunyi undang-undang begitu. Kalau tanya ke Komisi bidang Hukum DPR ya kami serahkan ke presiden," imbuhnya.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK memang termaktub kewenangan presiden untuk memilih langsung DP KPK.

Editor: Fadli Gaper 

• Dewan Pengawas
• KPK
• DPR 2019-2024