BERITA

Pemerintah Tunda Evaluasi Premi BPJS Kesehatan Sampai Usai Pilpres

Pemerintah Tunda Evaluasi Premi BPJS Kesehatan Sampai Usai Pilpres

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan besaran premi BPJS Kesehatan akan dievaluasi tahun depan.

Menurut Kalla, besaran premi BPJS Kesehatan terlalu kecil dibandingkan pelayanan yang diberikan. Ini yang diklaim mengakibatkan keuangan layanan asuransi itu terus-menerus defisit.

"Bagaimanapun, siapapun yang memimpin BPJS Kesehatan tidak mungkin tidak defisit kalau dalam keadaan sekarang. Preminya terlalu murah dibanding dengan service-nya, layanannya," kata Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Ia melihat masalah defisit BPJS Kesehatan bukan disebabkan kualitas manajemen melainkan keseimbangan antara premi dan layanan yang diberikan.

Namun, evaluasi itu menurut dia akan ditunda hingga pelaksanaan pemilu selesai. Alasannya, agar evaluasi premi tidak menimbulkan kegaduhan di tahun politik.

Pemerintah juga akan meninjau ulang sejauh mana pelayanan kesehatan yang harus ditanggung BPJS. Kata Kalla, pemerintah berupaya mencegah BPJS Kesehatan pailit.

"Jangan sampai layanannya tidak terbatas. Kalau tidak tebatas nanti apa yang terjadi di Yunani, seperti itu."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
  • BPJS
  • BPJS Kesehatan
  • defisit BPJS Kesehatan
  • Jusuf Kalla

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!