Jokowi Akui Percepat Proyek Infrastruktur Untuk Pemilu

"Termasuk itu, untuk pemilu juga. Sudah kita blak-blakkan saja"

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 27 Nov 2018 14:23 WIB

Author

Ria Apriyani

Jokowi Akui Percepat Proyek Infrastruktur Untuk Pemilu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (27/11/2018). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo secara blak-blakan mengakui percepatan pengerjaan berbagai proyek infrastruktur juga untuk kepentingan Pemilu. Meski begitu, Jokowi mengaku tujuan utama percepatan pengerjaan proyek ini adalah agar masyarakat bisa menikmati infrastruktur yang layak saat mudik lebaran tahun depan. 

"Kepada manajer proyeknya saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April selesai. Kenapa April? Tahu kan? Bukan untuk apa-apa. Supaya bisa untuk Lebaran. Termasuk itu, untuk pemilu juga. Sudah kita blak-blakkan saja," kata Jokowi saat menghadiri pembukaan CEO Forum di JCC Senayan, Selasa(27/11).

Kata Jokowi, bulan depan Pemerintah akan meresmikan jalan tol Jakarta-Surabaya. Selain itu, jalan Trans Sumatra ruas Bakauheuni-Terbanggi Besar juga akan diresmikan di akhir tahun ini. Sementara ruas Bakauheuni-Palembang dan tol Merak-Banyuwangi ditargetkan rampung pada 2019 mendatang.

Tak sampai di sana, Presiden juga tengah menunggu pengerjaan sejumlah pelabuhan yakni Kuala Tanjung, Sumatera Utara dan Pelabuhan New Makassar yang sedang dalam proses penyelesaian. Proyek lain adalah penambahan landasan pacu di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. 

Baca juga: 

Editor: Friska Kalia 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.