Share This

Papua dan Distorsi Informasi

Pengacara LBH Jakarta Veronica Koman berupaya melakukan langkah verifikasi di lapangan. Hasilnya, tak ada penyanderaan, juga tidak ada pemerkosaan seperti yang sempat beredar.

OPINI , EDITORIAL

Senin, 13 Nov 2017 08:41 WIB

Ilustrasi: Papua

Ilustrasi: Papua

Kabar dari Papua nyaris selalu simpang siur. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, verifikasi fakta adalah sebuah tantangan tersendiri. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Tembagapura, Papua. Ini bermula dari pernyataan polisi yang menyebut ada penyanderaan di sana. 

Kata polisi, ada 1300 orang disandera di Kampung Kimberley dan Banti di Mimika, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB. Kepala Kepolisian Indonesia Tito Karnavian menyebut, mereka adalah kelompok lama, yang sudah ada sejak ia bertugas di sana pada 2012. Kelompok yang dimaksud adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM.

Betulkah terjadi penyanderaan di sana? Kelompok TPN-OPM yang dituding mengatakan, masyarakat beraktivitas seperti biasa - berkebun, beternak, beribadah ke gereja. Pengacara LBH Jakarta Veronica Koman berupaya melakukan langkah verifikasi di lapangan. Hasilnya, tak ada penyanderaan, juga tidak ada pemerkosaan seperti yang sempat beredar. Veronica lantas menggarisbawahi tertutupnya akses jurnalis ke Papua yang mengakibatkan adanya distorsi informasi. Dan distorsi informasi yang dibiarkan justru akan membuat situasi makin kacau. 

Akses informasi yang terbatas adalah problem serius di Papua. Ada banyak desakan dari dalam dan luar negeri untuk mengubah situasi, toh tak ada perubahan berarti. Sejak 2015 Presiden Joko Widodo berjanji kalau pemerintahannya akan membuka akses luas bagi jurnalis ke Papua. 

Harapan sempat muncul ketika Jokowi membebaskan tahanan politik Filep Karma, ditambah lagi dengan Jokowi yang beberapa kali berkunjung ke Papua. Tapi kenyataannya, belum banyak perubahan yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Akses informasi masih terbatas, sementara dialog Jakarta-Papua yang beberapa kali dilontarkan, belum juga terjadi. Mesti sampai kapan warga Papua menunggu? 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.